Dpr Ri

Menurut Rofik, di era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel. Namun, dia menilai kebijakan ini justru malah membuat ribet.

Mulyanto menilai Pertamina tidak bisa langsung mengeksekusi kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi . Pertamina harus menunggu perubahan Perpres tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Agenda tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia bertanggung jawab untuk turut serta dalam upaya menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia.

Pemanfaatan teknologi dipercaya bakal mempermudah dan memperluas cakupan para pekerja yang berada di luar negeri menjadi lebih mudah dalam melakukan pendaftaran ke sistem jaminan sosial.

Penggunaan ganja untuk pengobatan harus didasari kajian ilmiah secara komprehensif serta melibatkan segala unsur terkait, seperti medis dan psikolog.

Dalam hal ini, Dasco mengatakan ada sejumlah alasan yang patut dipertimbangkan, salah satunya terkait jarak tempuh. Menurut Dasco, jarak dari Aceh ke Arab Saudi hanya memakan waktu 6 jam saja.

Sejauh ini, Dasco mengungkapkan bahwa Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang memungkinkan dibolehkannya ganja digunakan untuk keperluan medis.

Pelaksanaan haji tahun 2022 mendapatkan apresiasi dari para anggota DPR yang saat ini melakukan kunjungan pengawasan di Arab Saudi.

Kiai Maruf meminta MUI menerbitkan fatwa penggunaan ganja untuk kesehatan. Dia berharap, fatwa MUI akan menjadi pedoman DPR secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

BEM UI dan alinasi masyarakat sipil mendorong legislatif membuang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang turut mengancam HAM dan demokrasi.

Ia menegaskan bahwa RKUHP yang sedang digodok ini harus berorientasi mewujudkan keadilan sosial. Dalam sila kelima, itu menggambarkan cita-cita kehidupan yang adil dan makmur.

Politisi Partai Kebangkitan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa pemerintah kolonial Belanda saat berkuasa di Indonesia membuat sanksi-sanksi untuk menjaga kekuasaannya.

Setelah disahkan, pihak dewan akan menunggu Surat Presiden (Supres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah sebelum Bamus memutuskan alat kelengkapan dewan (AKD) dalam pembahasan tingkat I.