Dpr Ri

Said mengatakan jika nilai tukar dolar AS semakin mahal, tentunya akan meningkatkan pembiayaan (cost of fund) bagi para pelaku importasi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah menggencarkan penelitian dan pemeriksaan spesimen terkait kemunculan hepatitis akut misterius.

Rektor ITK Budi Santosa Purwokartiko dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirut LPDP Andin Hadiyanto karena dinilai melakukan ujaran yang bersifat SARA dan pelecehan secara verbal.

Komisi VI DPR RI menyetujui rencana pemberian penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun dari pemerintah untuk Garuda Indonesia pada tahun anggaran 2022.

Agrowisata nanas menjadi salah satu tujuan wisata alam pertanian bagi masyarakat Kota Jambi. Destinasi wisata berbasis pertanian tanaman buah nanas terhampar luas di area kurang lebih 900 hektare.

Rudi mendesak agar kasus ini diselidiki sampai tuntas sehingga dapat membuka dugaan permainan dan kongkalikong pihak pengusaha crude palm oil (CPO) dan jajaran Kementerian Perdagangan.

Kharis meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengajukan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait langkah provokasi Israel tersebut.

Syahrul Aidi Maazat mengutuk serangan ke tempat suci tersebut. Dia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bereaksi keras kepada Israel.

Fungsi penganggaran, yakni memastikan anggaran negara berpihak kepada pembangunan di masyarakat. Fungsi legislasi, untuk menunjukkan ada tidaknya DPR mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Anis mengatakan kenaikan cukai rokok tersebut berdampak pada maraknya produksi rokok ilegal yang membuat masyarakat turut beralih.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad meminta pemerintah memaksimalkan pelayanan terhadap jamaah haji. Terlebih pada jamaah haji tunda akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan dokumen UU TPKS yang dikutip Langit7.id, Selasa (12/4/2022) terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal (4) Ayat (1) UU tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang (UU).