Dpr Ri

Puan turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Aljazair yang telah menempatkan patung Bung Karno di sana. Puan menilai kehadiran patung tersebut tak hanya menjadi kebanggaan keluarga, tetapi juga bagi bangsa Indonesia.

Direktur Pusat Media dan Demokrasi, LP3ES, Wijayanto, menilai pemilihan umum di Indonesia memerlukan perbaikan agar tujuan pemilu bisa tercapai.

Nurul mengatakan perlunya sikap hati-hati dalam merespons kasus tersebut. Hal tersebut agar Indonesia tidak jatuh dalam kepentingan yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.

Bukhori Yusuf meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyusun peta jalan (roadmap) pola pembiayaan haji dengan proporsi, antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dengan nilai manfaat.

Pendiri Indonesian Hajj and Umrah Watch (IHUW), Dr. TM. Luthfi Yazid, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak usulan Kementerian Agama RI untuk menaikkan biaya haji 2023.

Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono membuka bazar produk UMKM dan kuliner nusantara di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, dirinya tidak setuju dengan pandangan warganet tersebut. Menurutnya, pandangan sebagian publik tidak relevan dengan konteks yang dimaksud.

Dalam beberapa literatur dan hasil penelitian para ahli, disampaikan bahwa cairan di dalam vape tersusun atas berbagai zat kimia yang berbahaya. Termasuk nikotin, zat perasa, dan tambahan lainnya.

Banyak yang mengira bahwa vape lebih aman dibandingkan dengan rokok tembakau. Padahal, hasil penelitian kesehatan menyimpulkan di dalam liquid vape terdapat bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh.

8 fraksi di DPR RI menolak rencana pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup. Fraksi-fraksi itu juga mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Pemilu No.7/2017 tentang Pemilu.

Delapan Fraksi tersebut antara lain Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS. PDIP merupakan satu-satunya fraksi yang tak ikut dalam pernyataan sikap bersama ini.

Sistem proporsional tertutup dinilai akan menghidupkan oligarki di dalam partai di masa lalu itu. Sementara oligarki politik relatif mendapatkan hambatan untuk tumbuh melalui sistem proporsional terbuka.

Secara normatif, Perppu Cipta Kerja dibawa ke DPR di masa sidang berikutnya untuk diterima atau ditolak. Setelah Perppu diterima, DPR dan Presiden diminta untuk melakukan perubahan (legislative review) terhadap UU Cipta Kerja.