Dpr Ri

Pendiri Indonesian Hajj and Umrah Watch (IHUW), Dr. TM. Luthfi Yazid, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak usulan Kementerian Agama RI untuk menaikkan biaya haji 2023.

Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono membuka bazar produk UMKM dan kuliner nusantara di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, dirinya tidak setuju dengan pandangan warganet tersebut. Menurutnya, pandangan sebagian publik tidak relevan dengan konteks yang dimaksud.

Dalam beberapa literatur dan hasil penelitian para ahli, disampaikan bahwa cairan di dalam vape tersusun atas berbagai zat kimia yang berbahaya. Termasuk nikotin, zat perasa, dan tambahan lainnya.

Banyak yang mengira bahwa vape lebih aman dibandingkan dengan rokok tembakau. Padahal, hasil penelitian kesehatan menyimpulkan di dalam liquid vape terdapat bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh.

8 fraksi di DPR RI menolak rencana pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup. Fraksi-fraksi itu juga mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Pemilu No.7/2017 tentang Pemilu.

Delapan Fraksi tersebut antara lain Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS. PDIP merupakan satu-satunya fraksi yang tak ikut dalam pernyataan sikap bersama ini.

Sistem proporsional tertutup dinilai akan menghidupkan oligarki di dalam partai di masa lalu itu. Sementara oligarki politik relatif mendapatkan hambatan untuk tumbuh melalui sistem proporsional terbuka.

Secara normatif, Perppu Cipta Kerja dibawa ke DPR di masa sidang berikutnya untuk diterima atau ditolak. Setelah Perppu diterima, DPR dan Presiden diminta untuk melakukan perubahan (legislative review) terhadap UU Cipta Kerja.

Menurut Kurniasih, pemerintah perlu memikirkan roadmap tersebut melalui pendekatan policy based evidence. Meskipun di satu sisi, wewenang pencabutan status pandemi dimiliki oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Wihadi meminta MA untuk segera bersih-bersih dari praktik kotornya, baik dari hakim pengadilan negeri sampai hakim agung. Hal tersebut perlu dilakukan guna mencegah kemungkinan penyelewengan yang bisa terjadi kembali.

Sejauh ini, Dasco menuturkan bahwa DPR belum bisa memberi komentar terkait isi dan aturan dalam Perppu Ciptaker lantaran harus mempelajarinya terlebih dahulu. Termasuk perihal aturan libur kerja.

Dasco mengatakan, pemanggilan ini agar kedua lembaga tersebut dapat saling melakukan integrasi data sebelum kemudian mengumumkan kepada masyarakat.