Dpr Ri

Menurut Kurniasih, pemerintah perlu memikirkan roadmap tersebut melalui pendekatan policy based evidence. Meskipun di satu sisi, wewenang pencabutan status pandemi dimiliki oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Wihadi meminta MA untuk segera bersih-bersih dari praktik kotornya, baik dari hakim pengadilan negeri sampai hakim agung. Hal tersebut perlu dilakukan guna mencegah kemungkinan penyelewengan yang bisa terjadi kembali.

Sejauh ini, Dasco menuturkan bahwa DPR belum bisa memberi komentar terkait isi dan aturan dalam Perppu Ciptaker lantaran harus mempelajarinya terlebih dahulu. Termasuk perihal aturan libur kerja.

Dasco mengatakan, pemanggilan ini agar kedua lembaga tersebut dapat saling melakukan integrasi data sebelum kemudian mengumumkan kepada masyarakat.

Menurut Gus Muhaimin, manajemen stok pangan yang baik akan berimbas pada ketahanan pangan nasional. Dengan begitu, ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan yang mudah bisa terealisasi.

Awalnya, pemerintah ingin membuat opsi agar sekolah wajib menerapkan Kurikulum Merdeka menggantikan Kurikulum 2013. Namun, setelah diskusi panjang, DPR masih menghitung dan mempertimbangkan banyak aspek soal kewajiban penerapan Kurikulum Merdeka.

Abdul Kadir Karding menilai wajar hal itu diperlukan. Menurutnya, Pertamina ingin kebijakan tersebut harus tepat sasaran, meskipun diketahui jika menggunakan data kependuduk saat ini belum maksimal.

Said Abdullah meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian subsidi kendaraan listrik, baik mobil dan motor. Hal itu dikarenakan situasi ekonomi global pada 2023 yang tidak menentu.

KPU RI mengumumkan hasil rekapitulasi verifikasi faktual dan penetapan peserta Pemilu 2024 pada. Dari sembilan partai yang mengikuti verifikasi faktual, hanya Partai Ummat yang tidak lolos.

Guspardi Gaus menilai pro dan kontra di kalangan masyarakat hingga berniat melakukan gugatan sah-sah saja dilakukan. Terlebih, dalam setiap pasal yang ada di KUHP belum bisa diterima masyarakat.

Sufmi Dasco Ahmad menilai perlu adanya aturan turunan dalam Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilu. Aturan turunan itu nantinya untuk mengatur daerah pemilihan (dapil) pada daerah otonomi baru (DOB).

Puan mengatakan bahwa tugas baru yang menanti Yudo amatlah banyak dan berat. Untuk itu, Puan berharap kinerja baik Yudo tidak hanya bagi masa depan TNI, tapi juga membawa hal baik bagi masa depan seluruh rakyat Indonesia.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) resmi teken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu).