Dpr Ri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI baru, Selasa (13/12/2022) menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun di akhir 2022.

Menurut Dasco, pernyataan yang dilontarkan Bamsoet harus dipertimbangkan lagi dengan regulasi yang ada. Terlebih, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu masih menjalankan tahapan yang telah disepakati.

Gus Muhaimin menemukan sejumlah fakta bahwa seluruh ponpes terdampak gempa saat ini diliburkan. Karena itu, dia berharap perhatian pemerintah perlu diprioritaskan agar proses belajar para santri kembali normal.

Iqbal menyayangkan tindakan Dasco selaku pimpinan rapat bertentangan dengan demokrasi. Terlebih, Iskan Qolba sedang menyampaikan penolakan F-PKS tentang pasal penghinaan Presiden yang mengancam demokrasi Indonesia.

Aspirasi dari masyarakat dibutuhkan guna mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan dan tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, menilai tidak ada prinsip baru dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang direvisi dan baru disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang KUHP.

DPR RI) dan pemerintah resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Pengesahan itu sempat diwarnai adu mulut.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-undang (UU). Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna ke-11, Selasa (6/12/2022).

Dalam draf terbaru RKUHP yang dipublikasi tanggal 30 November 2022, masih memuat sederet pasal bermasalah yang selama ini ditentang oleh publik dan berpotensi membawa masyarakat Indonesia masuk ke masa penjajahan pemerintah sendiri.

Menurut Firman, pemerintah memiliki data stok nasional, terutama di Kementerian Pertanian (Kementan). Kemudian tiga sumbu stok lainnya di Bulog, pasar, dan masyarakat.

Menurut Gus Falah, gerakan legalisasi hak LGBT atau pernikahan sejenis merupakan bagian dari propaganda ideologi liberalisme. Di Indonesia, hal itu bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Meutya mengatakan, seluruh fraksi menyatakan setuju dengan pengangkatan Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI. Sehingga tidak dilakukan pemungutan suara dalam rapat internal Komisi I DPR.

Dalam pemaparannya, Laksamana Yudo Margono akan menindak tegas prajuritnya yang bersikap arogan kepada masyarakat. Yudo menyebut TNI harus menyatu dan hadir di tengah rakyat sebagai pemecah masalah dengan sikat humanis.