LANGIT7.ID, Jakarta - Arab Saudi membuka kembali kuota ibadah haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi untuk Indonesia dan negara-negara lain. Menanggapi hal tersebut Komisi VIII DPR RI melakukan pertemuan dengan pemerintah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas terkait detail biaya perjalanan Haji.
Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof Hilman Latief mengatakan pemerintah sedang menunggu informasi dari Arab Saudi terkait panduan pelaksanaan ibadah haji. Sebab hal tersebut akan mempengaruhi rincian biaya haji.
"Memang realitanya semua harga naik, namun harapannya jemaah yang sudah lunas tidak usah ditagih lagi," ujar Hilman Latief, baru-baru ini di DPR RI.
Baca Juga: Jemaah Haji Negara Asing Dapat Kuota TerbesarHilman menjelaskan pemerintah segera menginformasikan rincian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada pada Rabu (13/4/2022). Menurut dia, perhitungan yang dilakukan harus detail. Baik untuk biaya transportasi dengan pertimbangan biaya avturnya, kemudian mengenai kenaikan pajak dan akomodasi serta hotel di Saudi.
"Termasuk juga biaya makan, harga makanan yang biasanya normal mungkin akan dipengaruhi kenaikan harga minyak," katanya.
Lebih lanjut Hilman mengatakan pemerintah sudah menentukan anggaran bagi pemberangkatan ibadah haji sejak beberapa bulan lalu. Namun saat ini pemerintah membutuhkan data yang lebih pasti, di antaranya berapa lamanya jemaah haji tinggal di Saudi.
Baca Juga: Perbatasan Arab Saudi-Yaman bak ‘Kota Mati’ Saat Ramadhan"Beda sama yang dulu 42 hari, berarti pengeluarannya 42 hari untuk makan, dan 42 hari untuk hotel. Sekarang berapa hari karena jumlah jemaahnya tidak seperti biasanya, kalau misalnya hanya tinggal setengahnya, berarti komponen biaya turun," katanya.
"Semoga info dari Saudi segera turun. Panduan teknis saat di sana, dan berapa lama jamaah tinggal di Madinah dan di Makkah," tuturnya.
Baca Juga: Mudik Lebaran akan Tiba, Ini Panduan Shalat di Kendaraan(zhd)