LANGIT7.ID- Jakarta; Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyampaikan sikap tegas menolak wacana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia yang dipertimbangkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran adanya agenda tersembunyi di balik rencana yang dikemas dengan isu kemanusiaan tersebut.
Dalam pernyataannya, Abbas menguraikan bahwa rencana pemindahan penduduk Gaza merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang berpotensi merugikan perjuangan rakyat Palestina. Situasi di Gaza sendiri telah memburuk sejak Oktober 2023, ketika Israel melancarkan serangan yang mengakibatkan kehancuran infrastruktur dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di wilayah tersebut.
Strategi Pelemahan Perlawanan PalestinaMenurut analisis yang disampaikan Abbas, rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia memiliki tujuan utama untuk melemahkan kekuatan Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya. Dengan berkurangnya populasi di Gaza, secara otomatis akan mengurangi potensi perekrutan personel yang dapat bergabung dalam gerakan perlawanan terhadap pendudukan Israel. Hal ini akan memudahkan Amerika Serikat dan Israel dalam mengontrol dan mengendalikan kelompok-kelompok perlawanan yang ada.
Abbas juga menekankan bahwa jika rencana pemindahan ini terlaksana, kemungkinan besar warga Gaza yang dipindahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk kembali ke tanah air mereka. Amerika Serikat dan Israel diprediksi akan mencegah kepulangan mereka karena dianggap dapat menjadi ancaman bagi keamanan Israel di masa depan.
Ancaman Ekspansi IsraelKekhawatiran lain yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum MUI ini adalah potensi ekspansi wilayah Israel. Dengan berkurangnya penduduk di Jalur Gaza, Israel akan memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan ambisi pembentukan "Israel Raya". Abbas menegaskan bahwa rencana ini dapat menjadi batu loncatan bagi Israel untuk menguasai lebih banyak wilayah Palestina.
Menanggapi situasi ini, Abbas menghimbau pemerintah Indonesia untuk tidak merespons positif terhadap rencana Trump tersebut. Ia menekankan bahwa di balik kedok bantuan kemanusiaan, terdapat agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Palestina dan prinsip-prinsip keadilan internasional.
"Kita tidak bisa menerima rencana yang secara langsung berkontribusi pada upaya memperkuat dan memperluas wilayah Israel dengan mengorbankan kemerdekaan dan kepentingan rakyat Palestina," tegas Abbas dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).
Pernyataan MUI ini muncul di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Konflik yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah mengakibatkan kehancuran masif di wilayah tersebut, dengan ribuan korban jiwa dan pengungsi yang membutuhkan bantuan darurat.
Sikap tegas yang ditunjukkan MUI ini mencerminkan posisi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk upaya yang dapat mengancam kedaulatan negara tersebut. Penolakan terhadap rencana Trump ini juga sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan bagi seluruh bangsa di dunia.
(lam)