LANGIT7.ID–Jakarta; Pengamat Sosial, Ekonomi dan Keagamaan sekaligus Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, mengingatkan pemerintah Indonesia agar berhati-hati dalam menyikapi berbagai tawaran, ajakan, maupun rencana yang datang dari Israel dan Amerika Serikat terkait masa depan Palestina. Ia menilai langkah-langkah politik kedua negara sarat kepentingan dan dapat merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, sikap Israel yang menolak pengakuan negara Palestina menunjukkan adanya agenda besar untuk menguasai seluruh wilayah yang kini masih dihuni rakyat Palestina. Ia menilai berbagai manuver Israel, termasuk cara mereka menekan kelompok perlawanan, merupakan bagian dari strategi tersebut.
Anwar menegaskan, perlawanan rakyat Palestina tidak semestinya diposisikan sebagai tindakan teror. “Tetapi pertanyaannya apakah layak orang yang melakukan perlawanan untuk mendapatkan haknya bagi memperoleh kembali tanah, kebebasan dan kemerdekaannya di cap sebagai teroris? Tentu saja tidak,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (24/11/2025).
Ia juga meminta pemerintah Indonesia lebih jeli membaca situasi, terutama terkait upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab melalui Abraham Accord. Kesepakatan yang ditandatangani pada 2020 itu, kata Anwar, menjadi pintu bagi Israel untuk mengakhiri isolasi diplomatik sekaligus memperluas pengaruhnya di Timur Tengah.
Menurut Anwar, Amerika Serikat berada di balik proses tersebut dan mendorong lebih banyak negara mengikuti kesepakatan itu. “Amerika Serikat sebagai otak yang berada di balik kesepakatan tersebut juga berharap agar Saudi Arabia bahkan juga Indonesia agar mau mengikutinya,” katanya.
Ia mengingatkan, Indonesia mesti berhati-hati agar tidak terjebak dalam diplomasi yang dapat dimaknai sebagai pengakuan politik terhadap Israel. Termasuk wacana penempatan pasukan perdamaian Indonesia di Gaza, yang menurut Anwar bisa menimbulkan implikasi diplomatik serius.
Anwar kembali menegaskan prinsip yang selama ini dijaga pemerintah Indonesia. “Padahal bagi kita sudah menjadi prinsip selama Israel masih saja menjajah Palestina dan tidak mau mengakui berdirinya negara Palestina maka selama itu pulalah kita tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan negara zionis tersebut,” tegasnya.
(lam)