Ramadhan Public Lecture: Menelisik Ancaman Arus Balik Kolonialisme di Timur Tengah

LANGIT7.ID, Yogyakarta,- - Di mimbar Ramadhan Public Lecture, dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad, menyebut situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Menurut Shofwan Al Banna, kondisi hari ini merupakan arus balik sejarah, yang berupaya secara sistematis untuk mengembalikan tatanan dunia ke awal abad ke-20, di mana hierarki kolonial dan supremasi kulit putih menjadi panglima.

Di tengah gejolak ini, posisi strategis Indonesia dalam misi perdamaian dunia sedang diuji di persimpangan jalan.

Baca juga: Merawat Tenun Kebangsaan lewat Surah Al-Hujurat, Pesan Prof Zuly Qodir di Masjid UGM

Seperti diketahui, ketegangan di Timur Tengah mencapai titik nadir. Israel, dengan dukungan penuh Amerika Serikat, melancarkan serangan ke berbagai titik di Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026.

Sementara di sisi lain, Dewan Keamanan PBB bersidang di bawah kepemimpinan istri Donald Trump.

"Dalam situasi yang karut-marut ini, Indonesia justru bersiap mengirimkan pasukan ke Rafah di bawah komando militer AS," kata Shofwan Al Banna di Masjid Kampus UGM Yogyakarta, Sabtu (28/2/2026).

Meski pemerintah menyatakan tidak akan melakukan demiliterisasi, namun secara praktis, Shofwan menyakini bahwa keterlibatan Indonesia sangat sulit dipisahkan dari agenda tersebut.

Shofwan kemudian mengajak jamaah shalat Isya dan tarawih di Masjid Kampus UGM untuk melihat gambaran yang lebih besar. Menurutnya apa yang terjadi di Gaza dan Rafah adalah bagian dari desain besar AS untuk Timur Tengah.

Duta Besar AS, Mike Huckabee, secara terang-terangan mendukung desain "Israel Raya" yang mencakup wilayah Suriah, Arab Saudi, dan sekitarnya.

"Kita melihat lahirnya Board of Peace (BOP) yang dipimpin oleh Donald Trump. Lembaga ini menjadi gejala kembalinya dunia pada tatanan hierarkis kolonial," sebut Shofwan.

Baca juga: Benteng Antikorupsi: Wakil Ketua KPK Tekankan Kejujuran dan Hidup Sederhana

Ia kemudian menyitir pidato Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio di Konferensi Keamanan Munich. Dalam pidatonya Rubio secara tersirat menyesali gelombang dekolonisasi tahun 1945 sebagai "kemunduran terminal" bagi orang kulit putih.

"Trump sendiri menggunakan isu perang dan kebijakan rasis melalui ICE untuk menutupi skandal domestik, termasuk keterkaitannya dalam Epstein File," imbuh Shofwan.

Shofwan mengatakan bahwa perang adalah alat pengalih perhatian agar rakyat Amerika melupakan kasus-kasus hukum yang menjerat Trump

"Indonesia lahir bukan hanya untuk merdeka secara administratif, tetapi untuk meruntuhkan tatanan kolonial. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," lanjutnya.

Melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung (1955), Indonesia memimpin negara-negara terjajah untuk menggulung kehendak imperialis.

Multilateralisme sejati lahir dari semangat Bandung, bukan sekadar dari PBB yang masih didominasi kekuatan lama.

Menurutnya, Bung Karno memahami betul bahwa kemerdekaan Indonesia adalah bagian dari perjuangan umat manusia untuk keluar dari jerat "tatanan kulit putih" yang menganggap bangsa lain memiliki otak kecil dan butuh "diselamatkan" oleh mereka.

Baca juga: Napas Spiritual dalam Kebijakan Publik, Menuju Keadilan dan Kemanfaatan

"Namun hari ini, muncul pertanyaan kritis: apakah Indonesia masih memegang teguh prinsip tersebut?" tanya Shofwan.

Ia yakin, jika Bung Karno mendengar posisi Indonesia saat ini, yang duduk satu bangku dengan Israel di Board of Peace, tentu posisinya akan sangat jelas yaitu menolak dan menentang.

"Namun, ceritanya berbeda jika yang mendengarkan hanyalah mereka yang sedang "cosplay" menjadi Bung Karno tanpa memahami substansi revolusinya," sindir Shofwan.

Bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BOP) membawa kekhawatiran besar. BOP adalah norma baru yang bertentangan dengan semangat antikolonialisme Bandung dan PBB.

"Dengan biaya keanggotaan mencapai Rp16,9 triliun, angka yang bahkan lebih besar dari dana bencana yang tertahan, Indonesia justru masuk ke dalam lingkaran yang dikuasai secara absolut oleh Donald Trump," kecamnya.

Di bawah aturan BOP, anggota bisa dikeluarkan kapan saja sesuai kehendak sang chairman, kecuali jika ditentang oleh 2/3 anggota yang mayoritasnya justru bergantung pada AS.

Ketika Trump berpidato untuk menghancurkan seluruh angkatan laur Iran dan meminta kudeta, posisi Indonesia sebagai anggota BOP menjadi sangat ambigu.

Baca juga: Menemukan Indonesia di Era Kepalsuan, Kembali ke Otoritas Ilmu dan Adab

"Apakah dengan tetap berada di sana, Indonesia secara tidak langsung memberikan pengakuan (endorsement) terhadap pelanggaran hukum internasional?" tanyanya lagi.

Menghadapi dunia yang sedang bergolak, Shofwan mengingatkan kembali akan alasan mengapa republik ini didirikan.

"Indonesia berdiri untuk turut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," tegasnya.

Ia menekankan bahwa kolonialisme memiliki bentuk lain, bukan sekadar soal pendudukan wilayah, tetapi soal siapa yang berkuasa menentukan nasib sebuah bangsa, baik melalui moncong senjata maupun melalui "perjanjian dagang" yang mengikat.

Shofwan meminta agar kita selalu waspada terhadap upaya-upaya yang mengatasnamakan perdamaian namun sebenarnya sedang membangun tembok ketidakadilan baru.

Baca juga: Kondisi Hukum Indonesia: Sebuah Laporan tentang Keadilan

"Seperti pesan dalam Al-Qur'an, tidak semua yang mengaku membawa kedamaian benar-benar menginginkannya," katanya.

Di akhir tausiyahnya, Shofwan menegaskan bahwa tugas Indonesia bukan hanya hadir di meja-meja internasional, tetapi memastikan bahwa kehadirannya adalah untuk membela kemanusiaan, bukan untuk menjadi alat bagi kepentingan supremasi global. (Kerjasama RDK UGM dan LANGIT7.ID)