Ada banyak jenis hewan ternak yang bisa dikurbankan, seperti unta, sapi, dan kambing atau domba. Namun, mana urutan yang lebih baik di antara ketiganya?
Muhammadiyah mencatat, dalam kurun 25 tahun ke depan yakni tahun 1444 H-1468 H atau 2023 M-2046 M diprediksi akan terjadi perbedaan Idul Adha antara Muhammadiyah dan pemerintah sekitar tujuh kali.
Banyak da'i yang tak hanya berceramah tapi juga turun langsung bergelut dengan persoalan umat di lapangan. Salah satunya adalah Ustadz Nashir Fahmi, M.HI, Da'i yang sehari-hari bergelut dengan rumah tangga umat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, mengungkap jasa besar Tjahjo Kumolo terhadap Muhammadiyah saat masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 2014-2019.
Kementerian Agama RI kini menggunakan kriteria baru dalam menentukan awal bulan qamariyah atau tahun hijriyah. Kriteria baru itu telah disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
Perbedaan waktu Idul Adha menjadi tanda tanya bagi sebagian masyarakat di Indonesia, apakah ikut pemerintah atau Arab Saudi tempat dilaksanakannya Ibadah Haji?
Nico menjelaskan, perbedaan dalam masyarakat adalah keniscayaan. Karenanya, Pancasila hadir untuk mengikat keragaman warna-warni kebudayaan manusia Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, meminta masyarakat muslim Indonesia tidak terpecah-belah hanya karena perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha 1443 H.
Pemerintah telah menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Dzulhijjah 1443 H. Hasilnya, Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1443 H ditetapkan jatuh pada 10 Juli 2022.
Anggota Tim Unifikasi Hijriyah Kemenag RI Prof. H Thomas Djamaluddin, mengimbau masyarakat muslim di Indonesia bersiap menghadapi perbedaan penetapan hari Idul Adha 1443 H antara yang akan ditetapkan pemerintah dengan yang telah ditetapkan Muhammadiyah.
Dakwah Islam kepada umat harus disampaikan dengan baik, tidak konfrontatif atau menimbulkan pertentangan dan permusuhan. Apalagi sampai merendahkan agama lain.
Kasus penistaan agama bukan hal baru di Tanah Air. Saat Indonesia belum Merdeka, kasus-kasus penistaan agama seperti yang dilakukan Holywings pernah terjadi dari beberapa kali di Indonesia. Di antaranya pada masa sebelum kemerdekaan dan orde baru.
Mudir Pondok Pesantren Al-Furqon Muhammadiyah Boarding School (MBS) Cibiuk Garut, Ustadz Yanto Asyatibie, mengatakan, pondok pesantren dituntut menyiapkan desain pendidikan yang memiliki relevansi dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
RUU Pemerintahan Digital diperlukan khususnya untuk praktisi di bidang teknologi informasi. Khususnya standar data dan informasi dari bawah maupun atas serta, standar komunikasi data dan keamanan..