Kawin Beda Agama

Isu pernikahan beda agama ramai diperbincangkan masyarakat setelah Mahkamah Agung (MA) resmi melarang semua pengadilan untuk mengabulkan pencatatan pernikahan berbeda agama

Perdebatan mengenai nikah beda agama kembali mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2023 yang mengikat hakim

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran (SE MA) Nomor 2 Tahun 2023. SE MA ini meminta pengadilan untuk tidak mengabulkan pencatatan perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pernikahan beda agama mendapat respons positif banyak kalangan. Salah satunya Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM

Mahkamah Agung (MA) melarang semua pengadilan untuk mencatat perkawinan beda agama. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang secara resmi melarang pengadilan

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan diatur dalam setiap keyakinan dan agama, termasuk Islam. Ajaran menikah dengan yang sama keyakinan merupakan langkah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah Mahkamah Agung (MA) yang menerbitkan aturan tentang larangan perkawinan beda agama.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, menurut konstitusi perkawinan tidak diletakkan sebagai hak, melainkan sebagai prasyarat bagi pelaksanaan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan.

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh menyebutkan, perkawinan beda agama bertolak belakang dengan sistem hukum yang ada di Indonesia.

Sebelumnya, Ramos yang seorang lelaki beragama Katolik hendak menikah dengan perempuan beragama Islam. Namun, pernikahan Ramos dengan kekasihnya terhalang lantaran Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan.

Fraksi PPP DPR RI mengkritik keputusan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, yang mengesahkan pernikahan pasangan Islam dan Kristen. Padahal, MUI sudah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pernikahan beda agama.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Perkawinan mengenai pernikahan beda agama. MUI menghadirkan ahli, Atip Latipulhayat.