Pakar Hukum

Presiden Prabowo Subiyanto telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara sebagai lembaga pengelola investasi kekayaan negara

Polemik pemagaran wilayah laut di Tangerang, Banten memicu komentar pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana.

Pakar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dina W. Kariodimedjo, memaparkan, menulis karya ilmiah menggunakan ChatGPT yang berbasis teknologi kecerdasan buatan.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, menilai tidak ada prinsip baru dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang direvisi dan baru disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang KUHP.

Dalam kasus ini, Bharada E disebut mendapat perintah dari FS untuk menembak Brigadir J. Boris menilai, Bharada E dalam kondisi tertekan dan terpaksa mengikuti perintah FS selaku atasannya.

Ketidaksiapan pemerintah terlihat tercermin dari kinerja Kementerian Sosial yang menterinya sempat terjerat korupsi. Lemahnya validitas data masyarakat rentan menjadi faktor lain.

Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Prof Dr Suparji Ahmad menilai pencabutan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT tersebut terburu-buru dan mengabaikan tahapan dalam Peraturan Menteri Sosial.

Tama S Langkun menilai ada kesan politik dalam pembahasan RKUHP ini. Menurutnya, pemerintah dan DPR harusnya tidak mendominasi kesan politik dalam membahas RKUHP.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, menilai beberapa pasal RKUHP mereproduksi semangat kolonialisme Belanda yang rentan mengkriminalisasi warga.

Menurut Tama, akses melihat draf RKUHP agar masyarakat bisa memberikan masukan secara konstektual dan tidak tertinggal.

Suparji Ahmad menjelaskan sikap Rara menunjukkan tidak adanya empati dengan penderitaan keluarga Eril, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.