Ketua PP Muhammadiyah KH Anwar Abbas menanggapi ajakan Presiden Prabowo untuk koreksi diri. Ia soroti maraknya KKN, ketidakadilan ekonomi, serta pentingnya kebijakan OJK mendukung UMKM demi pemerataan pembangunan nasional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap sejumlah program strategis, yang memiliki dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.
MBG berpotensi mempercepat likuiditas rakyat dengan transformasi menjadi Badan Akreditasi Kesehatan Pangan Sekolah. Konsep ini mendorong kafe anak muda, pembiayaan Himbara Rp200 triliun, hingga sistem pangan sehat fresh from the oven.
Pemerintah menetapkan kepastian jangka panjang atas berbagai insentif. Salah satunya, kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM sebesar 0,5 persen akan diperpanjang hingga 2029.
PT Jamkrindo mencatat penjaminan KUR sektor pertanian Rp35,78 triliun hingga Agustus 2025, mendukung 650 ribu UMKM. Lewat kredit Alsintan Rp45,66 miliar, Jamkrindo dorong modernisasi pertanian demi ketahanan pangan nasional.
UMKM semakin terhimpit dengan kenaikan PPN, pajak kendaraan, cukai minuman berpemanis, hingga retribusi warung kecil, sementara program makan bergizi gratis tak menyentuh usaha mikro. Di sisi lain, tunjangan wakil rakyat naik di tengah ekonomi bawah yang kian lesu.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai pidato kenegaraan Prabowo Subianto 2025 mengusung Prabowonomics melawan Serakahnomics. Ia sebut arah baru ekonomi berbasis UUD 1945 siap lawan mafia bisnis dan tegaskan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen melindungi rakyat dari praktik serakahnomics dengan menindak tegas pelaku dan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai senjata pamungkas demi kesejahteraan nasional.