Krisis Ekonomi

Menurut laporan Kelompok Tanggap Krisis Global dari Sekretaris Jenderal PBB, 1,6 miliar orang di 94 negara menghadapi setidaknya satu dimensi krisis pangan, energi dan sistem keuangan.

Burhanuddin Muhtadi menilai Indonesia tidak akan bernasib sama seperti Sri Lanka. Pasalnya, dalam kondisi ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum menunjukkan peningkatan persepsi.

Tepat sebelum Sri Lanka, Yunani merupakan negara bangkrut terbaru karena gagal membayar utang sebesar UDD138 miliar dollar AS (kini Rp2 kuadriliun) pada 2012.

Seorang anggota parlemen Sri Lanka mengatakan partai-partai oposisi setuju untuk membentuk pemerintahan persatuan dengan partisipasi semua pihak politik sementara waktu.

Masyarakat pun berunjuk rasa dengan menyerbu kediamannya. Peristiwa itu membuat Rajapaksa melarikan diri dengan menggunakan kapal angkatan laut.

Layanan transportasi umum di Sri Lanka dilaporkan terhenti karena krisis yang mendalam. Antrean bensin dan solar mengular hingga beberapa kilometer di Ibu Kota Colombo.

Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemerataan BBM sesuai kebutuhan di saat krisis yang melanda negara di Asia Selatan itu.

Sri Lanka memilih fokus kepada pasar domestik ketimbang mengekspor ke luar negeri. Akibatnya, pendapatan ekspor rendah hingga tangihan impor bertambah.

Stok BBM langka yang tersisa akan didistribusikan melalui beberapa SPBU. Kendaraan seperti Angkutan umum hingga pembangkit listrik akan diprioritaskan.

Penyelenggara haji Sri Lanka terpaksa tak memberangkatkan jemaah karena negara tengah mengalami krisis ekonomi terberat sepanjang sejarah.

Syarif berhasil survive lantaran kedermawanan masyarakat Mesir kala itu. Warga Arab-Mesir bahu-membahu membantu pelajar muslim yang terlantar di sana dengan memberikan bantuan untuk makan dan tempat tinggal.

Amerika Serikat disebut-sebut berada di ambang resesi. Akankah resesi itu berpengaruh ke perekonomian Indonesia? Simak penjelasan Dosen Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya, Reinardus Suryandaru.

Pertama, Presiden meminta jajarannya bekerja fokus untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri.