Kementerian Agama pada era kepemimpinan Fachrul Razi sempat mencuat pembaruan desain logo halal. Penggunaan logo halal selama ini merupakan kesepakatan antara Badan POM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan MUI.
Penggantian label lama yang dikeluarkan MUI ke label baru juga butuh disosialisasikan lagi kepada masyarakat dan memakan biaya lagi yang seharusnya anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk program lain.
Aqil Irham menjelaskan, Keputusan Kepala BPJPH No 141 tahun 2021 mengatur bahwa tarif layanan BLU BPJPH terdiri atas dua jenis, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.
Pendaftaran berlangsung satu bulan, 15 Maret sampai 15 April 2022, yang terdiri 80 pilihan program studi yang tersebar di 26 Perguruan Tinggi mitra PBSB.
Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki menambahkan bahwa dalam pola sinergi ini, BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal kalau tidak ada ketetapan halal dari MUI. Sebab, ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama.
Tholabi menjelaskan, Logo Halal Indonesia yang berbentuk Gunungan Wayang menggunakan Khat Kufi. Khat ini memang tidak ditujukan untuk kepentingan baca tulis, tapi lebih pada kepentingan estetika.
Menurut dia, logo Halal Indonesia versi BPJPH tidak bisa menampilkan substansi syariat halal dalam Islam. Apalagi bila ingin memadukannya dengan kebudayaan nasional.
Secara historis, lanjut Bukhori, penggunaan warna hijau tidak lepas dari anggapan bahwa warna tersebut adalah warna yang paling disukai Nabi Muhammad. Bukhori menjelaskan, setiap warna memiliki pengaruh terhadap perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang.
Menurut Aisha, logo halal versi BPJPH yang mengusung konsep gunungan wayang dan lurik akan mengganggu persepsi masyarakat terhadap jaminan produk halal.