Dpr Ri

Secara simbolik, anggota fraksi PKS dalam rapat mengangkat kertas bertuliskan 'PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM'. Tak lama kemudian, satu persatu anggota dewan Fraksi PKS angkat kaki dari ruang Sidang Paripurna.

Apabila bansos tidak segera dicairkan, Puan khawatir akan terjadi perlambatan konsumsi masyarakat. Belum lagi kenaikan harga BBM juga berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jazilul berharap tidak ada kesan Putri Candrawathi mendapatkan perlakuan khusus dari Polri. Sebab, hal itu akan melukai rasa keadilan bagi masyarakat.

KPK hingga saat ini belum mengumumkan pengganti Lili lantaran mekanisme penggantian pimpinan KPK ditentukn oleh Presiden, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.

Sahroni menilai banding yang diajukan Ferdy Sambo merupakan hak. Dia pun meminta banding itu segera diproses dan transparan agar tidak mengganggu proses pidana.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan jika kenaikan harga BBM dilakukan, maka akan berdampak pada distorsi sejumlah proyeksi ekonomi yang cukup dalam.

Pemerintah resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam Prolegnas Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada DPR RI. Jika disahkan, berikut dampaknya bagi sistem pendidikan di Indonesia.

Sebelumnya dalam rapat kerja itu, Anggota Komisi III DPR RI Dipo Nusantara meminta Kapolri untuk bisa menjelaskan terkait benar tidaknya informasi Konsorsium 303 tersebut.

Desmon Mahesa meminta Polri mengungkap berbagai kasus yang masih samar, termasuk kasus kematian anggota Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Cikampek.

Sigit, dalam hal ini memegang teguh arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Menurut Sigit, pengusutan kasus ini menjadi pertaruhan bagi institusi Polri.

Menurut Rahmad, beberapa negara sudah menyiapkan vaksin pasca terkonfirmasi penularan, seperti Amerika dan Spanyol. Vaksin ini nantinya perlu disebarkan ke wilayah-wilayah yang berisiko tinggi penularan cacar monyet.

Menurut Puan, langkah Kapolri saat munculnya isu Konsorsium 303 yang diduga melibatkan berbagai bisnis ilegal, salah satunya perjudian. Konsorsium tersebut diduga dipimpin oleh petinggi Polri.

Arsul berpendapat masukan dari Dewan Pers ini cukup lengkap lantaran bukan hanya berisi perspektif saja. Jika hanya perspektif, Arsul mengatakan persepsi anggota DPR bisa berbeda-beda.