Dpr Ri

Puan mengatakan kasus kebocoran data bukan hanya menyangkut keamanan negara, melainkan juga data pribadi warga yang sudah tidak terhitung lagi banyaknya.

Dasco menjelaskan bahwa Surpres tersebut akan lebih dulu dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR untuk dibahas pekan depan. Setelah dibawa ke Rapim, Pimpinan DPR akan memberi penugasan kepada Komisi III selaku komisi terkait.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Namun ternyata masih terdapat banyak celah dalam UU tersebut.

DPR akhirnya mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi atau PDP menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

RUU PDP akan memberikan kepastian hukum yang berkekuatan tetap dalam melindungi data pribadi masyarakat di ranah digital. Selain itu, RUU PDP sangat dibutuhkan mengingat serangan siber di Indonesia pun sudah kian marak.

Fraksi PKS berpandangan bahwa tidak salah dan tidak tabu kalau pemerintah menimbang ulang, mencabut keputusan atau membatalkan kenaikan harga BBM yang mendapatkan subsidi.

Persoalan pendidikan sekolah berasrama perlu mendapat perhatian bersama. Masyarakat juga diharapkan ikut melakukan pengawasan agar sistem pendidikan di Indonesia bisa berjalan dengan baik.

Menurut Puan, kasus tersebut menjadi evaluasi sistem pembelajaran di pondok pesantren (ponpes) agar tidak terulang di kemudian hari. Lembaga pendidikan keagamaan seharusnya menjadi pusat pendidikan mental dan karakter bagi peserta didik.

Masalah membengkaknya pagu subisidi BBM dalam APBN bisa diatasi dengan pengawasan ketat atas distribusi BBM. Pemerintah mengungkapkan bahwa BBM bersubsidi banyak dinikmati masayarakat kalangan mampu.

Secara simbolik, anggota fraksi PKS dalam rapat mengangkat kertas bertuliskan 'PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM'. Tak lama kemudian, satu persatu anggota dewan Fraksi PKS angkat kaki dari ruang Sidang Paripurna.

Apabila bansos tidak segera dicairkan, Puan khawatir akan terjadi perlambatan konsumsi masyarakat. Belum lagi kenaikan harga BBM juga berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jazilul berharap tidak ada kesan Putri Candrawathi mendapatkan perlakuan khusus dari Polri. Sebab, hal itu akan melukai rasa keadilan bagi masyarakat.

KPK hingga saat ini belum mengumumkan pengganti Lili lantaran mekanisme penggantian pimpinan KPK ditentukn oleh Presiden, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.