Menurut Zullies, ganja yang digunakan dalam bentuk belum murni atau bagian utuh dari ganja mengandung senyawa tetrahydrocannabinol (THC) yang bersifat psikoaktif.
Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan mengirimkan permohonan pencabutan izin pengumpulan uang dan barang PUB ke Kementerian Sosial (Kemensos) pada Kamis (7/7/2022).
ACT mengakui pemotongan sebesar 13,7 persen dari total uang donasi yang diperoleh per tahunnya digunakan untuk operasional, termasuk membayar gaji karyawan dan para petinggi.
Aksi Cepat Tanggap atau ACT mengumpulkan donasi sebesar Rp519,35 miliar pada 2020 lalu. Dari total tersebut sekitar Rp71 miliar dipakai untuk operasional.
Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT karena dugaan pengambilan donasi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan Penjabat Gubernur Aceh bukan lah perwira aktif TNI. Proses penunjukkan Pj sejauh ini sudah sesuai prosedur.
PM Inggris, Boris Johnson, menunjuk Nadhim Zahawi sebagai Menteri Keuangan. Cendekiawan muslim tersebut menggantikan jabatan yang sebelumnya diisi Rishi Sunak.
Terkait keputusan Pemerintah menetapkan hari Iedul Adha jatuh hari Ahad 10 Juli, ia memandang sebagai sebuah konsistensi atas kesepakatan perjanjian perubahan Standard Tinggi Hilal Kementerian Agama Malaysia, Indonesia, Brunai, dan Singapure (Mabims).
Ikut dalam pengecekan ini, delegasi Amirul Hajj dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Bersama Menag, mereka melihat sejumlah fasilitas di Arafah.
Pemanfaatan teknologi untuk mendukung kinerja sektor pertanian di belahan dunia menjadi salah satu butir komunike dari pertemuan para ahli di bidang agrikultura.
Isu ini didukung untuk dibahas pada tahapan prinsip-prinsip (high level principle/HLP) oleh delegasi negara-negara anggota G20 di ACWG Putaran Ke-1 di Jakarta.
Amil Zakat atau pengelola LAZ harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang memungkingkan para amil tersertivikasi. Sertifikasi itu yang membuktikan kompetensi setiap pengelola.
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial juga memiliki kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pengumpulan uang dan barang.