Anggota DPR: Wacana Ganja Medis Harus Disertai Kajian Komprehensif

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menilai wacana legalisasi ganja untuk kebutuhan medis harus disikapi dengan penuh kehati-hatian. Penggunaan ganja untuk pengobatan harus didasari kajian ilmiah secara komprehensif serta melibatkan segala unsur terkait, seperti medis dan psikolog.

"Kita harus berhati-hati menyikapi wacana ini, bukan latah. Artinya sebelum ganja medis dilegalkan, terlebih dahulu dilakukan kajian komprehensif yang melibatkan segala unsur terkait, khususnya para medis, psikolog," kata Rahmad dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (30/6/2022).

Baca Juga: Wapres Minta Terbitkan Fatwa Ganja Medis, Ini Kata Sekjen MUI

Rahmad menuturkan perlu dikaji pula obat medis alternatif selain ganja. Menurutnya, jika ada obat medis alternatif itu memiliki manfaat yang sama, maka tidak harus menggunakan ganja.

"Terutama masukan dari dunia medis, tidak adakah obat medis di luar pemanfaatan ganja untuk penyakit tertentu. Bila tidak ada, kemungkinan opsi medis masuk akal," ujarnya.

Setelah ada kajian yang menyatakan ganja benar-benar aman untuk kepentingan medis, lanjut Rahmad, harus ada pengawasan yang sangat ketat. Dia menginginkan kepentingan ganja ini hanya digunakan untuk pengobatan.

Baca Juga: DPR RI Buka Peluang Wacana Legalisasi Ganja untuk Kesehatan

"Di luar kepentingan medis, misalnya penyalahgunaan ganja, penanaman ganja, tetap dilarang. Karena itu lah kalau ganja medis diijinkan, aturan tersebut harus diikuti pengawasan yang ketat," lanjutnya.

Meski demikian, Politis PDI Perjuangan itu menyadari jika penggunaan ganja untuk kepentingan medis masih dilarang oleh undang-undang. Namun, jika penggunaan ganja medis dilegalkan, Rahmad mewanti-wanti akan maraknya penanaman dan penjualan ganja tersebut.

"Ganja kan nilai ekonominya tinggi, bisa jadi banyak orang yang mendadak jadi petani ganja. Tidak ada lagi petani yang nyawah, tidak ada yang menanam sayuran, dan buah-buahan," ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V itu.

Baca Juga:

Fatwa MUI Soal Ganja Medis Jadi Pedoman Aturan Undang-Undang

Wapres Minta MUI Segera Terbitkan Fatwa Ganja Medis