Apabila tren dibiarkan berdasarkan konsesi harga minyak dan kurs, serta kuota melebihi maka perlu menambah anggaran subsidi dan kompensasi dari Rp502 triliun ditambah Rp195,6 triliun
Mujiyono menilai pemerintah perlu mengambil kebijakan yang pro rakyat. Dia pun mendesak pemerintah menghentikan pembahasan terkait pengurangan subsidi BBM untuk masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah menetapkan kuota Pertalite sebanyak 23,05 juta kiloliter (KL) pada 2022. Namun, per Juli 2022 realisasi konsumsi Pertalite di masyarakat sudah mencapai 16,84 juta KL.
Ekonom Senior, Faisal Basri, menilai penerapan sistem ekonomi Islam bisa menjadi solusi inflasi perekonomian dunia. Hal itu karena karakteristik ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat individualistik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan produk keuangan syariah berbasis digital dapat menjadi solusi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
ONS menyebut, biaya energi, bensin dan solar juga menjadi pemicu melonjaknya inflasi di Inggris. Tetapi, makanan dan minuman non-alkohol menjadi faktor terbesar kenaikan harga kebutuhan pokok di negara itu pada bulan Juli.
Farel bernanyi dengan luwes dan riang gembira penuh dengan ciri khas. Senandungnya membuat para pejabat dan tamu undangan bergoyang, termasuk Ibu Negara, Iriana Joko Widodo berjoget tipis-tipis.
Menkeu menuturkan belanja K/L yang cukup signifikan digunakan untuk belanja pegawai, termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan dan irigasi.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan perekonomian Indonesia kuartal II-2022 menunjukkan kinerja yang sangat impresif di tengah krisis dan ketidakpastian global.
Agar hal demikian tidak terjadi, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengusulkan untuk pemerintah menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax.
Jika dirinci menurut kelompok jenis pajak besar, Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas berkontribusi sebesar 69,4 persen target yang didapat dengan jumlah Rp519,6 triliun.
Dengan merapikan dan membuat konsisten terhadap data-data maka akan turut mendorong penerimaan negara baik pajak, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).