Subsidi

Fatwa haram pembelian BBM bersubsidi oleh masyarakat mampu tidak perlu karena sudah ada UUD 1945 yang mengamanatkannya

MUI menerima setiap permohonan fatwa, termasuk pembelian BBM bersubsidi. Namun, hingga saat ini MUI belum menerima permohonan fatwa terkait pembelian BBM bersubsidi.

Subsidi pemerintah menekan hingga separuh harga keekonomiannya atau harga ril apabila dihitung berdasar harga minyak mentah, kurs rupiah, dan pajak.

Apabila tren dibiarkan berdasarkan konsesi harga minyak dan kurs, serta kuota melebihi maka perlu menambah anggaran subsidi dan kompensasi dari Rp502 triliun ditambah Rp195,6 triliun

Uang untuk subsidi energi sebesar Rp502 triliun bisa membangun sebanyak 3.333 rumah sakit kelas menengah dengan asumsi biayanya Rp150 miliar per unit.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dampak paling besar dari gejolak harga ekonomi global berupa naiknya harga minyak dunia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah menetapkan kuota Pertalite sebanyak 23,05 juta kiloliter (KL) pada 2022. Namun, per Juli 2022 realisasi konsumsi Pertalite di masyarakat sudah mencapai 16,84 juta KL.

Sebanyak 25 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuka layanan pendaftaran program subsidi tepat sasaran untuk pembelian BBM jenis pertalite dan solar.

Namun kemudian, kebijakan ini malah membuka celah baru yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dengan menghadirkan aplikasi MyPertamina palsu.

Kebijakan penggunaan kode bar atau QR Code dari aplikasi MyPertamina untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar, dinilai jadi cara Pertamina untuk menekan subsidi BBM.

PT Pertamina Patra Niaga akan segera menerapkan prosedur pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi via aplikasi atau layanan daring. Tahap awal dimulai pada Jumat, 1 Juli 2022 di 11 kota.

Pemerintah tidak akan menaikkan BBM jenis pertalite meski harga minyak mentah dunia masi berada di US100 per barel.

Diketahui, per 1 April 2022 PPN naik menjadi 11 persen dari semula 10 persen. Namun demikian, PPN untuk LPG 3 kg bersubsidi dipastikan tetap ditanggung oleh pemerintah.