Anwar Abbas

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, membeberkan salah satu isu strategis yang akan dibicarakan dalam Muktamar Muhammadiyah. Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah akan digelar di Solo pada 18-20 November 2020.

Menurut dia, sifat tersebut hanyalah sebuah hedonis semata yang tidak ada manfaatnya kepada masyarakat. Dengan demikian, sifat tersebut dapat menimbulkan berbagai macam pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai harta yang diraih.

Ia menyebutkan bahwa peran dan kontribusi umat Islam dalam ekonomi masih jauh dari yang diharapkan. Padahal Indonesia merupakan penduduk dengan mayoritas umat muslim.

MUI berharap pimpinan pondok dapat menyelesaikan kasus dengan pihak keluarga korban sebaik-baiknya dan searif-arifnya sesuai dengan watak dan jati diri pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan.

Buya Anwar menilai, NU dan Muhammadiyah sejauh ini belum mampu menggali dan menggerakkan potensi organisasi dan warganya. Sehingga peran dan kontribusi umat Islam di negeri ini tampak belum maksimal, terutama masalah politik dan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengapresiasi pertemuan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Ahad (4/9/2022).

Jika ada pihak-pihak yang berusaha untuk melegalkan LGBTQ, berarti orang tersebut telah menentang ajaran agamanya dan konstitusi dari negaranya.

Kalau mereka ingin memiliki hak yang bukan haknya tersebut, maka mereka harus menempuh cara-cara yang baik dan benar dan tidak boleh melalui cara-cara yang kasar, tidak etis, dan melanggar hukum.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa LGBT merupakan ancaman generasi muda. Karenanya, bibit-bibit LGBT harus segera ditindak sejak dini.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, meminta pemerintah bertindak tegas untuk mencegah penyusupan LGBT di Citayam Fashion Week. Dia menilai, LGBT merupakan ide dan gerakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan falsafah bangsa di ranah publik.

Penutupan outlet Holywings didasarkan pada Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Pergub DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Buya Anwar juga menilai ada niat yang tendensius dari pengelola Holywings dibalik dipilihnya nama Muhammad untuk iklannya.

Buya Anwar mengatakan bahwa pemerintah jangan hanya terpaku pada isu khilafah dan radikalisme di Tanah Air. Menurut dia, faham liberalisme dan kapitalisme sama berbahayanya dan dapat mengancam keutuhan Pancasila dan UUD 1945.