Nahdlatul Ulama

Peringatan Maulid Nabi di Cikarang Barat menjadi momen penuh makna. KH Muhammad Mustofa Aqiel Siroj mengajak umat mencintai Nabi Muhammad lebih dalam. Beliau menekankan keistimewaan Nabi sebagai makhluk termulia, mengisahkan kecintaan para sahabat, dan menjelaskan pentingnya mengikuti sunah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Acara dihadiri jamaah dari berbagai wilayah.

Lawatan Gus Yahya ke AS membuka babak baru diplomasi NU di kancah global. Dengan membawa pesan perdamaian dan harmoni, Ketua PBNU ini berhasil menarik perhatian tokoh-tokoh kunci di Washington. Visi integrasi dunia Islam dan penguatan prinsip PBB menjadi fokus utama, menegaskan peran strategis Indonesia dalam dinamika geopolitik internasional.

KH Bahauddin Nursalim (Gus Baha) mengungkap rahasia spiritual di balik pembacaan shalawat pada bulan Maulid Nabi. Beliau menekankan bahwa shalawat bukan sekadar ritual, melainkan sarana menghubungkan roh dengan Rasulullah. Gus Baha juga menjelaskan sisi manusiawi Nabi Muhammad, menekankan pentingnya mencintai Rasul tanpa melupakan keesaan Allah. Pesan ini memberikan wawasan mendalam tentang makna sejati perayaan Maulid bagi umat Muslim.

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menandai momen penting bagi kerukunan beragama dan diplomasi. Tokoh NU menyambut positif, melihatnya sebagai pengakuan atas keberagaman Indonesia. Timing dekat pelantikan presiden baru memberi makna khusus. Harapan dialog antaragama dan pembahasan isu global mengemuka. Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai model toleransi di mata dunia.

NU Telaga Murni bergerak cepat pasca pelantikan. Bakti sosial bersih-bersih masjid jadi langkah awal mendekatkan diri ke masyarakat. Dipimpin H Rachmat Hidayat, aksi nyata ini akan rutin digelar sebulan sekali. NU membuktikan komitmennya memberi manfaat langsung bagi warga, mengikuti jejak pendiri KH Hasyim Asy'ari dalam pengabdian sosial.

PBNU berencana menanamkan modal triliunan rupiah di Ibu Kota Nusantara. Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, mengungkapkan rencana pembelian lahan 100 hektare untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Investasi ini menunjukkan dukungan PBNU terhadap proyek strategis nasional, sekaligus menegaskan peran organisasi sebagai mitra pembangunan. Langkah ini diharapkan memicu minat investasi dari berbagai pihak lain untuk IKN.

Gus Yahya, Ketua PBNU, bertemu Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan membahas kerja sama pemerintah-PBNU, namun juga menyinggung konflik PBNU-PKB. Jokowi tertarik, tapi tak intervensi. Akar masalah: pansus haji DPR yang dianggap menyasar PBNU. Ratusan kiai berkumpul di Tebuireng, meminta PBNU ambil langkah strategis. PKB menegaskan batas peran masing-masing organisasi.

Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melantik pengurus baru Asosiasi Relawan dan Pengelola Jurnal Nahdlatul Ulama

NUMUH (NU-Muhammadiyah) di Grand Wisata Bekasi menyelenggarakan Sholat Idul Adha bersama pada 17 Juni 2024. Acara ini menggabungkan tradisi kedua organisasi secara harmonis, dengan khotib dari NU namun tata cara Muhammadiyah. Pengurus Ranting berhasil memadukan perbedaan syariat dasar dan operasional, mempertimbangkan kebutuhan lokal masyarakat majemuk, sambil tetap mempertahankan identitas masing-masing organisasi.

Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menyampaikan kesiapan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu untuk terlibat dalam industri pertambangan. Namun, keterlibatan Muhammadiyah ini disertai sejumlah syarat dan pertimbangan.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi, menyuarakan kekhawatirannya terkait wacana pemberian konsesi pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Menurutnya, mengelola tambang bukanlah perkara mudah dan membutuhkan pengalaman serta kemampuan khusus yang belum dimiliki oleh ormas-ormas tersebut.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkritik rencana pemerintah untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Menurut akademisi tersebut, kebijakan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait.

Keputusan pemerintah memberikan prioritas pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU), menuai pro dan kontra. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Ikhsan Abdullah membela kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi ormas yang selama ini tidak mendapat kesempatan.