Amil Zakat

Manager Wilayah LAZNAS WIZ Jakarta, Ustadz Yudi Wahyudi mengatakan ada dua pendapat terkait hal ini yaitu yang membolehkan dan tidak.

Dalam praktik pelaksanaan zakat, muncul pertanyaan terkait penyalurannya. Apakah boleh menyalurkan zakat langsung ke mustahik atau harus melalui amil atau lembaga zakat?

Charities Aid Foundation (CAF) dalam World Giving Index 2021 mencatat Indonesia sebagai negara dengan penduduk paling dermawan di dunia. Pencapaian tersebut diperkuat dengan ibadah sosial dalam Islam berupa zakat. Dalam pengelolaannya, mana yang lebih baik dikelola negara atau swadaya?

Bambang menegaskan, saat ini menjadi momentum bagi semua pihak terkait untuk memperbaiki regulasi filantropi dan LAZ serta membuka ruang bagi partisipasi yang lebih besar.

Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Muti, memberikan saran cara mencegah kemunculan lembaga filantropi nakal. Cara itu diperlukan untuk menjaga budaya masyarakat Indonesia yang terkenal dermawan.

Demi menjaga kepercayaan umat Muslim yang ingin menyalurkan dana zakat maupun wakaf, Kemenag melakukan kompetensi terhadap nazir hingga amil.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan konsep pengelolaan dana umat dalam lembaga baitul maal secara cermat hingga sukses mengentaskan kemiskinan hingga ke akar-akarnya.

imbauan ini disampaikan seiring ditemukannya dugaan kasus penyelewengan dana sosial oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Amil Zakat atau pengelola LAZ harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang memungkingkan para amil tersertivikasi. Sertifikasi itu yang membuktikan kompetensi setiap pengelola.

Lembaga Filantropi sedang jadi sorotan akibat dugaan penyelewengan donasi oleh pimpinan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Tidak demikian dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebab punya mekanisme pengawasan berlapis.

Direktur Eksekutif Forum Zakat (FOZ), Agus Budiyanto, mengatakan, lembaga amil zakat (LAZ) memiliki rambu-rambu dalam mengelola dana umat termasuk dalam pemotongan donasi yang masuk untuk biaya operasional.

Direktur Eksekutif Laznas Nurul Hayat, Bambang Heri Latief, menjelaskan, secara undang-undang, setiap komunitas bisa saja menjadi penghimpun dana umat, asal memenuhi kompetensi. Namun tidak hanya itu, penghimpun dana umat juga harus memenuhi kepatutan dan kepantasan.

Akuntabilitas lembaga filantropi Islam sedang diuji, setelah ACT disebut oleh Majalah Tempo menyelewengkan donasi. Kendati ACT bukan merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Forum Zakat menjawab kekhawatiran publik dengan menjamin akuntabilitas dan transparansi LAZ.