Listyo Sigit

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri terus berkomitmen untuk menindaklanjuti instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka transformasi manajemen penyelenggaraan kompetisi sepak bola Indonesia.

Listyo mengungkapkan, pemulihan itu merupakan hasil penyitaan aset dari 659 tersangka pada tahap penyidikan. Mulai dari penyidikan kasus tindak pidana hingga penambangan ilegal.

Menurut Listyo, perbedaan perdapat dan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, seluruh calon pemimpin pun juga harus berkomitmen dalam menjaga persatuan dan kedaulatan Bangsa.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo silaturahmi ke Pesantren Tahfidzul Quran Lembaga Pembinaan Pendidikan Pengembangan Ilmu Al-Quran (LP3IA) Narukan Rembang pada Ahad (30/10/2022).

Wihadi mengharapkan kepercayaan publik kembali terhadap institusi Polri. Dia menilai Polri akan selalu tegas dalam menjalankan tugasnya walaupun itu terjadi di internal mereka.

Listyo mengungkapkan, hasil pemeriksaan Irjen Teddy di Mabes Polri tidak menunjukkan adanya konsumsi narkoba. Namun, dokter yang memeriksa mendapati adanya penggunaan jenis obat tertentu.

Kapolri memastikan Irjen Teddy Minahasa (TM) batal menjadi Kapolda Jawa Timur (Jatim) menggantikan Nico Afinta. Pernyataan tersebut muncul setelah adanya kabar TM ditangkap Divisi Propam Polri karena kasus narkoba.

Jokowi meminta jajaran Polri untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.

Sebagai gantinya, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra akan menggantikan posisi Nico sebagai Kapolda Jatim. Adapun mutasi Irjen Nico diduga terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sebanyak 131 korban jiwa.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat. Keputusan ini berkaitan dengan tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Sebelumnya dalam rapat kerja itu, Anggota Komisi III DPR RI Dipo Nusantara meminta Kapolri untuk bisa menjelaskan terkait benar tidaknya informasi Konsorsium 303 tersebut.

Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural dan akuntabel.

Sidang etik terhadap Sambo akan digelar Kamis (25/8/2022). Sidang etik akan membahas indikasi pelanggaran Sambo dan status keanggotaannya sebagai polisi.