Tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yakni mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) memiliki peran penting dalam tindak pidana tersebut.
Bareskrim Polri menetapkan anggota Polri berinisial SU sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap dirinya. Ia meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas kasus ini secara objektif dan transparan.
Kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo masih dalam proses penyidikan. Di tengah penyidikan, beredar daftar 43 tokoh yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh Listyo cs.
Mantan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji turut angkat bicara terkait dugaan penyadapan dengan tersangka mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh alat penyadapan milik Polri, Kejaksaan, dan KPK.
Penetapan status tersangka terhadap Listyo Sigit Prabowo (LSP) atas kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara memunculkan pertanyaan mengenai motif di baliknya. Indikasinya, mengarah pada tindak pidana makar.
Listyo Sigit Prabowo resmi dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisi Listyo kini digantikan oleh Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Plt KSP.
Rekam jejak karier militer Ariyo banyak dihabiskan di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Berbagai posisi strategis pernah didudukinya, mulai dari Analis Madya Biro Kepegawaian.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, menyoroti perlunya peningkatan keamanan komunikasi di lingkaran Istana. Menurutnya, kasus penyadapan presiden oleh Listyo Sigit Cs harus menjadi evaluasi serius agar kebocoran serupa tidak terulang.
Penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto terungkap sudah dilakukan sejak awal tahun 2025, atau tepatnya dua bulan setelah pelantikan presiden.