Fiqh Prioritas: Menimbang Kebaikan, Menghindari Keburukan

LANGIT7.ID-Di dalam sejarah Islam, perdebatan soal bagaimana menimbang “kebaikan” dan “keburukan” tidak pernah sederhana. Kerap kali, dua kebaikan saling bertabrakan, atau dua keburukan sama-sama mengadang di jalan. Dalam situasi itu, pilihan tak lagi bersifat hitam-putih, melainkan soal menimbang prioritas.

Syaikhul Islam, Ibn Taimiyah (w. 1328 M), pernah membicarakan dilema ini dengan gamblang. “Kalau kebaikan itu betul-betul mendatangkan manfaat sekaligus wajib dikerjakan, dan jika ia ditinggalkan akan mengandung bahaya, tetapi pada saat yang sama dalam keburukan juga terdapat bahaya… maka harus dipilih yang lebih baik di antara manfaat kebaikan dan bahaya keburukan,” tulisnya dalam Majmu’ al-Fatawa (24:195-196).

Syaikh Yusuf al-Qaradawi, dalam bukunya Fiqh Prioritas (Robbani Press, 1996), menempatkan pembahasan Ibn Taimiyah ini dalam subjudul: “Benturan antara Kebaikan dan Keburukan.”

Dalam praktik, dilema itu menjelma dalam berbagai rupa. Mendahulukan utang dibanding sedekah; memberi nafkah keluarga ketimbang berjihad; atau memilih shalat tepat waktu dibanding amal sunnah lain. Semua contoh ini menggambarkan bahwa bahkan dalam kebaikan, ada hirarki: mana yang wajib didahulukan, mana yang bisa ditangguhkan.

Baca juga: Dua Tahun Bersama Ja’far: Jejak Sufi dalam Fikih Abu Hanifah

Sebaliknya, dalam keburukan pun berlaku logika serupa. Perang, misalnya, dilarang melukai perempuan dan anak-anak. Namun sejarah mencatat, Rasulullah pernah mengepung Thaif dengan manjanik, yang tak terhindarkan melukai nonkombatan. Para fuqaha menyebutnya pilihan atas “keburukan yang lebih ringan” demi mencegah bahaya yang lebih besar.

Contoh lain: seseorang boleh makan bangkai ketika terancam kelaparan. Atau, dalam bahasa Ibn Taimiyah, “orang yang berakal itu bukanlah orang yang mengetahui kebaikan dari kejelekan, tetapi orang yang mengetahui yang terbaik di antara dua hal yang baik, dan yang terburuk di antara dua hal yang buruk.”

Persoalan prioritas ini semakin pelik ketika menyentuh ranah kekuasaan. Ibn Taimiyah bahkan menilai, keberadaan penguasa zalim masih lebih baik daripada kekosongan otoritas sama sekali. “Enam puluh tahun dengan penguasa yang zalim adalah lebih baik daripada satu malam tanpa penguasa,” katanya (Ringkasan Majmu’ Fatawa, 20:48-61).

Bagi Yusuf al-Qaradawi, kutipan itu menunjukkan betapa fiqh prioritas tak hanya bicara moral individu, tetapi juga tata kelola masyarakat. Yusuf mencontohkan kisah Nabi Yusuf yang meminta jabatan bendahara Mesir, meski berada di bawah rezim kafir. Di sana, Nabi Yusuf memilih jalan kompromi demi keadilan yang masih bisa ditegakkan.

Baca juga: Antara Fikih dan Tasawuf: Jejak Para Imam Mazhab dan Resonansinya di Indonesia

Relevansi Kontemporer

Logika “memilih mudarat yang lebih kecil” masih terasa relevan dalam politik modern. Di banyak negara Muslim, dilema antara mendukung penguasa otoriter atau menanggung kekacauan politik tanpa otoritas sah selalu hadir.

Persoalannya, seperti dicatat al-Qaradawi, sering kali niat manusia tercemar oleh ambisi pribadi. Alih-alih menimbang maslahat, orang lebih sering mengejar kekuasaan dan harta. Maka benturan antara kebaikan dan keburukan kerap berubah menjadi perebutan kepentingan.

Ibn Taimiyah sudah mengingatkan: “Sesungguhnya orang yang berakal itu apabila mendapati dua penyakit dalam tubuhnya, maka dia akan mengobati yang lebih berbahaya.”

Pesan itu, delapan abad kemudian, masih menggema.