Pengaturan HAM dalam UUD 1945 dapat dibatasi dengan adanya undang-undang, yang mengatur pelaksanaan HAM sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
Tim Satgas Puser Bumi terdiri dari Ditreskrimsus Polda Jateng, Ditreskrimum dan Polrestabes Semarang menerima 8 laporan polisi terkait kasus mafia tanah di Kota Semarang dan sekitarnya.
Sekda Pemalang Mohammad Arifin (MA) diduga ikut terseret dalam kasus korupsi pengadaan jalan kelas 1 dan 2 tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pemalang yang merugikan negara Rp1 miliar.
Teknologi informasi bisa membuat santri efisien dalam belajar dan mengakses informasi yang lebih luas. Selain itu, dunia digital menjadi sarana baru dalam memperoleh dan menyampaikan ide gagasan serta pendapat keagamaan. Namun tak sedikit pula aspek negatif yang bakal jadi tantangan.
Lembaga Riset Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyoroti besarnya resiko yang akan dihadapi pemerintah karena ketergantungannya kepada pasar pangan global, yaitu ketika sumber impor pangan strategis hanya bergantung pada segelintir negara saja.
Kamrussamad mengatakan struktur dan fundamental ekonomi Indonesia lebih kuat dibandingkan Sri Lanka. Namun, hal itu bukan berarti Indonesia bebas ancaman resesi.
Menurut Sosiolog UMM Luluk Dwi Kumalasari, kemunculan tren tersebut juga memunculkan wacana baru. Selama ini, fesyen identik dengan kalangan atas. Tren tersebut secara tidak langsung membantah anggapan tersebut. Fesyen juga bisa dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah.
Gibran menuturkan pihaknya kini fokus memberikan arahan kepada relawan untuk serangkaian acara. Mulai dari perjalanan api abadi hingga seremonial pembukaan.
Melihat itu, Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) bersama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia gelar webinar sosialisasi skrining dan deteksi dini kanker payudara pada Rabu (19/72022),
Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai telah direvitalisasi dan akan digunakan sebagai tempat parkir pesawat kedatangan para pejabat tinggi negara G20 bulan November
Menanggapi ancaman blokir tersebut, Organisasi Masyarakat Sipil SAFEnet menilai rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI memblokir aplikasi yang tak terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kominfo, tidak akan menjadi solusi.