Eep S Fatah: Politik Identitas dan Politik Uang Sudah Tak Efektif

LANGIT7.ID, Jakarta - Mustasyar PWNU DKI Jakarta sekaligus Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah, menegaskan, bahwa politik identitas dan politik uang sudah tidak laku di Indonesia.

“Masa depan politik identitas di Indonesia, apa punya masa depan? Masa depannya tidak cerah, lalu apa masa depannya cerah? Politik jalan keluar,” kata Eep dalam dalam Talk Show Khatib “Menolak Politik Identitas”, Kamis (6/10/2022).

Eep menjelaskan, politik identitas adalah berpolitik dengan mengkapitalisasi identitas beragam dalam kontestasi untuk memenangkan pertarungan politik berhadapan dengan identitas lain.

Identitas itu beragama. Dalam ilmu sosial dikenal istilah primordialisme. Ada identitas agama, daerah, gender, hingga suku yang melekat pada seseorang dan menandai perbedaan satu individu dengan orang lain.

Baca Juga: Menjernihkan Makna dan Posisi Politik Identitas

“Misal, identitas keislaman dipertentangkan dengan identitas umat beragama lain. Atau ada juga kandidat Jenis kelamin berbeda dengan yang lain mengkapitalisasi jenis kelamin lain untuk mendegradasi kelompok lain. Bisa juga asal daerah,” ujar Eep.

Eep memiliki tiga alasan politik identitas tidak mempunya masa depan cerah, yaitu:

1. Pemilih Semakin Mandiri

Semakin ke sini pemilih Indonesia semakin memiliki kemandirian tinggi. Model-model politik zaman dulu tidak bisa lagi diterapkan saat ini. Pemilih tidak lagi terpengaruh pihak luar dalam menentukan pilihan, tapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi.

“Dengan demikian, orang yang bertarung ke rumah-rumah, bertemu langsung dengan pemilih, adalah yang punya peluang untuk bisa menang, di antara mereka yang hanya mengandalkan bertarung di kantor lurah, sekadar pidato, tidak bersentuhan langsung dengan pemilih, peluang menangnya itu lebih terbatas,’ kata Eep.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Islam Identitas Politik Kebangsaan

2. Politik Uang Sudah Tidak Efektif

Fakta menarik politik uang di Indonesia sudah tidak efektif. Mayoritas pemilih menerima uang dari calon tapi memilih adalah urusan yang berbeda. Pemilih tahu tidak ada CCTV di TPS, sehingga memilih adalah hak individual.

Di tingkat politik uang harus dibedakan dalam dua hal yakni ‘apakah marak atau tidak dan apakah efektif atau tidak. Semakin ke sini, kata Eep, politik uang semakin marak, tapi efektifitasnya semakin rendah.

“Bagaimana mengukur? Rata-rata di bawah 10% pemilih menerima uang dan memilih yang memberi, dan menerima uang dan memilih yang memilih yang memberi paling banyak,” ujar Eep.

Calon yang membagi-bagi uang juga semakin banyak, sehingga sama sekali tidak efektif. Semakin banyak politisi membagi uang sama sekali tidak mempengaruhi mayoritas masyarakat. Uang diambil, memilih adalah hak masing-masing.

Baca Juga: Teori Ibnu Khaldun: Politik Identitas Kunci Terbentuknya Sebuah Bangsa

“Yang membagi uang banyak. Jadi tidak efektif. Itu perkembangan, politisi semakin lama semakin banyak membagi uang, tapi pemilih menerima uang memilih adalah hak masing-masing,” ujar Eep.

3. Pemilih Mencari Calon yang Bisa Diandalkan

Arah pemilih sangat menimbang keadaan hidupnya ketika menentukan pilihan. Saat memilih calon, maka pemilih akan mempertimbangkan kapasitas calon dalam membantu jalan keluar atas masalah-masalah masyarakat.

“Banyak mau memilih karena pertimhangan apa, pertimbangan bahwa yang mau dipilih, baik kandidat ataupun partai, bersedia terlibat mencari jalan keluar masalah keluar,” ujar Eep.

Eep menjelaskan, tiga perkembangan di atas bisa mengungkapkan menjual ayat untuk mencari suara tidak lagi efektif, bahkan ditinggalkan. Tapi, politisi yang akan dipilih adalah mereka yang mempraktikkan ayat yang meminta pemerintah bertanggung jawab.

Baca Juga: TGB: Jadikan Masjid Tempat Aman, Nyaman, dan Menyatukan

“Pemilih akan memilih calon yang sering berbaur dengan masyarakat, mempraktekkan ayat dengan cara menjadi bagian ikhtiar warga mencari jalan keluar dari masalah mereka. Inilah yang disebut politik jalan keluar,” ujar Eep.