Menilik Peluang Menjadi Muslim Negarawan di Era Modern

LANGIT7.ID, Yogyakarta,- - Di tengah hiruk-pikuk panggung politik hari ini, sosok negarawan seolah menjadi barang langka. Masyarakat kerap kali kesulitan membedakan mana pemimpin yang benar-benar berjuang demi bangsa, dan mana yang sekadar politisi pemburu kekuasaan.

Padahal, jika kita menilik lebih dalam, agama—khususnya Islam—telah menyediakan fondasi yang sangat kokoh untuk melahirkan sosok negarawan sejati.

Imam Besar Masjid Kampus UGM, Prof Muhammad Nur, membedah bagaimana nilai-nilai spiritual dapat bertransformasi menjadi integritas dalam bernegara.

Baca juga: Semarak RDK UGM, Saat Masjid Jadi Pusat Kegiatan Umat

Hal tersebut disampaikan Muhammad Nur di Masjid Kampus UGM melalui rangkaian Ramadhan di Kampus (RDK) UGM dalam acara dakwah Ramadhan Public Lecture 1447 H pada Rabu (18/2/2026).

RDK UGM merupakan rangkaian kegiatan syiar Islam tahunan yang diselenggarakan oleh Masjid Kampus UGM selama sebulan penuh. Agenda ini menyajikan kajian keislaman, sahur dan buka puasa gratis dan lainnya.

Mengangkat tema “Agama dan Negara: Mungkinkah Menjadi Muslim Negarawan?”, Muhammad Nur mengulik akar negarawan dalam Islam.

"Negarawan itu adalah orang yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan sebuah teritorial yang memiliki perhatian untuk melindungi warganya, keamanan, kesejahteraan," urai Muhammad Nur di Masjid Kampus UGM, Yogyakarta.

Menurut Muhammad Nur, agama tidak hanya bicara tentang hubungan vertikal antara hamba dan Sang Pencipta. Agama memiliki dua dimensi besar, yakni sistem ritual, yang mengatur bagaimana manusia menyembah Tuhan, seperti shalat atau kebaktian dan sistem nilai (value system).

Sistem nilai inilah yang mengatur bagaimana manusia bersikap terhadap sesama dan alam semesta. Di sinilah "kavling" negara bersentuhan dengan agama.

Islam, dengan struktur ajaran yang komprehensif, telah memberikan ruang khusus untuk mengurus tata negara dan membentuk pengikutnya menjadi warga negara yang baik.

Baca juga: KH Wahid Hasyim, Ulama Cerdas dan Negarawan yang Syahid di Usia Muda

"Jadi tidak perlu diragukan kalau Islam mampu menciptakan pengikutnya yang negawaran, karena sudah dicukupkan dengan sistem value tadi" tegasnya.

Struktur Islam dalam Kehidupan Bernegara

Kemudian, Muhammad Nur menjelaskan bahwa Islam terbagi dalam tiga pilar utama, yakni Akidah, Syariah, dan Akhlak.

Muhammad Nur mengatakan, Di dalam pilar Akhlak, kita menemukan turunan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bernegara.

Itulah mengapa tidak perlu diragukan bahwa Islam mampu menciptakan sosok negarawan; sistem nilainya sudah cukup untuk menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memimpin.

"Islam sudah cukup memberikan kavling atau folder khusus yang mengurus negara dan orang-orangnya menjadi negarawan yang baik," tambah Prof Nur.

Namun, tekan Muhammad Nur, ada catatan penting di mana kita harus tegas membedakan antara negarawan dan politisi.

Seorang negarawan dalam Islam tidak hanya bekerja untuk pemilu berikutnya, melainkan untuk pencapaian syariat atau yang dikenal dengan istilah Maqashid Syariah.

"Tolong bedakan antara negarawan dan politisi. Susah mencari negarawan saat ini" tandasnya.

Baca juga: MUI Sarankan Para Dai Mampu Berdakwah Secara Digital

Dalam Islam, lanjut Prof Nur, seorang negarawan tidak hanya bekerja untuk pemilu berikutnya, melainkan untuk pencapaian syariat atau yang dikenal dengan istilah Maqashid Syariah.

Menurut Imam Asy-Syatibi, terdapat lima prinsip dasar dalam Maqashid Syariah yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Seiring perkembangan zaman, prinsip-prinsip ini pun terus meluas.

"Pertama hifzud din, seorang pemimpin harus punya orientasi melindungi agamanya. Maka tadi ada pemikir yang mengatakan bahwa negara itu harus mewujudkan wahyu ilahi atau hukum-hukum Tuhan," terang Prof Nur.

Kesiapan Islam untuk melahirkan negarawan harus memiliki tujuan untuk melindungi agama, sesuai dengan prinsip pertama maqashid syariah.

Kedua, hifzun nafs atau menjaga nafas. Prof Nur menerangkan, dalam Islam pemimpin wajib memastikan tidak ada rakyatnya yang kehilangan nyawa karena kebijakan yang keliru, termasuk memastikan tidak ada warga yang mati kelaparan.

Selanjutnya, hifzul aql. Seorang pemimpin dipersiapkan oleh Islam untuk hifzul aql atau menjaga akal. Hifzul aql ini tidak membiarkan warga dikecohkan oleh hoaks.

Keempat adalah hifzun nasl atau menjaga keturun. Menjaga masa depan generasi mendatang berarti tidak boleh mengeksploitasi kekayaan alam secara ugal-ugalan seperti saat ini terjadi.

Kelima yaitu hifzul mal, di mana seorang negarawan tidak boleh mengambil hak-hak rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok lain.

Baca juga: Jangan Salah Pilih, Ini Kriteria Pemimpin dalam Islam

Tantangan Kontemporer bagi Pemimpin Masa Kini

Seiring berkembangnya kompleksitas dunia, prinsip-prinsip tersebut kini meluas ke beberapa aspek tambahan.

Prof Nur mengatakan bahwa pemimpin atau negarawan harus punya kepedulian terhadap lingkungan.

Bencana alam yang marak terjadi belakangan ini adalah rapor merah bagi pemimpin yang tidak peduli pada kelestarian alam.

Prinsip maqashid selanjutnya adalah perlindungan kehormatan. Menurut Prof Nur, negarawan harus menjunjung tinggi martabat dan kehormatan rakyatnya.

Kedelapan, pemimpin itu harus punya sense of budaya. "Budaya itu harus dilindungi dan tidak boleh dibabat. Apalagi yang muncul dari rahim masyarakat," tegas Prof Nur.

Terakhir, Prof Nur mengatakan bahwa seorang pemimpin harus punya kepedulian terhadap rekam jejak dan lalu lintas media sosial.

Menurutnya, tanpa pemahaman ini, masyarakat dan kebijakan negara akan mudah diombang-ambingkan oleh algoritma yang tidak sehat.

"Seorang pemimpin harus punya kepedulian terhadap lalu lintas rekam media sosial. Kalau tidak, kita akan diombang ambing oleh algoritma," pungkasnya.

Islam telah menyiapkan "folder" lengkap bagi lahirnya negarawan. Menjadi Muslim negarawan bukanlah hal yang mustahil. Indonesia memiliki sejarah panjang tokoh-tokoh yang mampu memadukan ketaatan agama dengan pengabdian luar biasa pada negara.

Di tengah tantangan polarisasi dan krisis keteladanan, pesan dari Masjid Kampus UGM ini menjadi pengingat penting: bahwa agama seharusnya menjadi energi bagi pembangunan manusia Indonesia yang lebih beradab dan harmonis. (Kerjasama RDK UGM dan Langit7.id)