Potensi zakat nasional mencapai Rp400 triliun namun baru terealisasi Rp42 triliun. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah menilai zakat dan pajak perlu dipadukan secara orkestra untuk transparansi dan pemerataan ekonomi umat, termasuk optimalisasi wakaf produktif di sektor pendidikan dan sosial.
Harga emas terus melejit hingga menembus Rp2,7 juta per gram di tabungan emas BSI, mencerminkan pelemahan nilai mata uang akibat inflasi. Artikel ini mengulas dampak kenaikan harga emas terhadap dana pensiun, upah pekerja, hingga potensi kemiskinan dalam standar emas.
Paradigma serba negara yang kian dominan membuat sektor swasta kehilangan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Tanpa respons kuat dari swasta, stimulus fiskal dan moneter pemerintah justru bisa memicu inflasi dan memperlebar kesenjangan ekonomi.
Ketua Majelis Dikti dan Litbang PP Muhammadiyah menilai pertumbuhan ekonomi hanya bisa kuat jika pemerintah memberi ruang bagi swasta. Ia menyoroti peran negara yang terlalu dominan di pendidikan tinggi, perbankan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan easy money dari Menkeu Purbaya Yudha Sadewa menimbulkan dilema. Likuiditas meningkat, tapi rupiah tertekan. Bagaimana ekonomi syariah bisa jadi solusi stabilisasi?
Kehadiran Menkeu baru membawa harapan segar ekonomi Indonesia. Dari model IS-LM hingga ekonomi drone berbasis UMKM Gen Z, konsep pertumbuhan inklusif jadi sorotan.
MBG berpotensi mempercepat likuiditas rakyat dengan transformasi menjadi Badan Akreditasi Kesehatan Pangan Sekolah. Konsep ini mendorong kafe anak muda, pembiayaan Himbara Rp200 triliun, hingga sistem pangan sehat fresh from the oven.
Konsep supply side ekonomi ala Jean Baptiste Say menekankan produksi menciptakan permintaan. Namun, dalam konteks modern, belanja tenaga kerja justru sering mengalir ke produk impor. Solusi syariah seperti mudharabah muqayyadah bisa menjadi jalan menjaga keseimbangan supply-demand sekaligus memperkuat pajak dan UMKM.
UMKM semakin terhimpit dengan kenaikan PPN, pajak kendaraan, cukai minuman berpemanis, hingga retribusi warung kecil, sementara program makan bergizi gratis tak menyentuh usaha mikro. Di sisi lain, tunjangan wakil rakyat naik di tengah ekonomi bawah yang kian lesu.