Bambang Setiaji

Indonesia menghadapi bencana alam yang makin masif akibat tata kelola eksploitasi alam yang lemah, kerugian besar masyarakat, hingga dampak pemanasan global. Artikel ini mengulas urgensi reformasi pengelolaan sumber alam dan pentingnya saham negara untuk memperkuat pengawasan dan keadilan ekonomi.

Potensi ekonomi syariah Indonesia mencapai ribuan triliun rupiah, namun 12,5% kebutuhan halal masih bergantung pada impor. Kolom ini membahas ruang komoditi ekonomi Islam, tantangan industri halal, hingga urgensi efisiensi dan riset teknologi sebagai visi besar ekonomi syariah masa depan.

Analisis hubungan strategi kebijakan pemerintah dengan respons rasional pelaku ekonomi menjadi sorotan Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Dalam relasi modern, transparansi dan gotong royong jadi kunci agar kebijakan tak mandul dan pertumbuhan ekonomi berjalan. Simak pandangan lengkapnya di sini.

Artikel ini membahas pentingnya membangun budaya kemandirian dan martabat bangsa dalam ekonomi syariah. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah menyoroti bahaya budaya BANSOS, pentingnya pemerataan berusaha, serta teladan Nabi dan program padat karya Orde Baru dalam menciptakan bangsa yang kuat dan bermartabat.

Sektor informal menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan 82 juta pekerja yang berperan penting dalam roda perekonomian. Meski tumbuh pesat berkat teknologi digital seperti ojol dan e-commerce, sektor ini tetap membutuhkan intervensi negara melalui pajak, perlindungan, dan sertifikasi trusted agar semakin kuat dan berdaya saing global.

Potensi zakat nasional mencapai Rp400 triliun namun baru terealisasi Rp42 triliun. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah menilai zakat dan pajak perlu dipadukan secara orkestra untuk transparansi dan pemerataan ekonomi umat, termasuk optimalisasi wakaf produktif di sektor pendidikan dan sosial.

Harga emas terus melejit hingga menembus Rp2,7 juta per gram di tabungan emas BSI, mencerminkan pelemahan nilai mata uang akibat inflasi. Artikel ini mengulas dampak kenaikan harga emas terhadap dana pensiun, upah pekerja, hingga potensi kemiskinan dalam standar emas.

Paradigma serba negara yang kian dominan membuat sektor swasta kehilangan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Tanpa respons kuat dari swasta, stimulus fiskal dan moneter pemerintah justru bisa memicu inflasi dan memperlebar kesenjangan ekonomi.

Ketua Majelis Dikti dan Litbang PP Muhammadiyah menilai pertumbuhan ekonomi hanya bisa kuat jika pemerintah memberi ruang bagi swasta. Ia menyoroti peran negara yang terlalu dominan di pendidikan tinggi, perbankan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan easy money dari Menkeu Purbaya Yudha Sadewa menimbulkan dilema. Likuiditas meningkat, tapi rupiah tertekan. Bagaimana ekonomi syariah bisa jadi solusi stabilisasi?

Kehadiran Menkeu baru membawa harapan segar ekonomi Indonesia. Dari model IS-LM hingga ekonomi drone berbasis UMKM Gen Z, konsep pertumbuhan inklusif jadi sorotan.

MBG berpotensi mempercepat likuiditas rakyat dengan transformasi menjadi Badan Akreditasi Kesehatan Pangan Sekolah. Konsep ini mendorong kafe anak muda, pembiayaan Himbara Rp200 triliun, hingga sistem pangan sehat fresh from the oven.

Konsep supply side ekonomi ala Jean Baptiste Say menekankan produksi menciptakan permintaan. Namun, dalam konteks modern, belanja tenaga kerja justru sering mengalir ke produk impor. Solusi syariah seperti mudharabah muqayyadah bisa menjadi jalan menjaga keseimbangan supply-demand sekaligus memperkuat pajak dan UMKM.