Kpk

Pelemahan KPK juga berdampak pada memburuknya kualitas demokrasi. Ketika kegiatan antikorupsi diperjuangkan KPK semakin menurun, maka dampak yang dihasilkan semakin besar terhadap nilai demokrasi.

Johanis Tanak sempat mengusulkan restorative justice dalam kasus korupsi. Usulan itu disampaikannya saat menjalani uji kelayakan capim KPK dihadapan para anggota Komisi III DPR RI.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022.

Dalam hasil perhitungan voting dengan sistem 'one man one vote', Johanis Tanak meraih total 53 suara di Komisi III DPR RI. Sedangkan kandidat lainnya, I Nyoman Wara, meraih 14 suara dan satu suara tidak sah.

Tak hanya hukuman penjara dan denda, Majelis Hakim juga mencabut hak politik Ade Yasin sebagai pejabat publik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

KPK turut mengamankan sejumlah uang tunai dalam pecahan asing senilai 205 ribu dollar Singapura atau Rp2,1 miliar yang ditemukan di rumah tersangka DY.

Selanjutnya, barang bukti itu diamankan ke Jakarta untuk pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Tersangka Albasri juga menyerahkan uang tunai senilai Rp50 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai 205.000 dollar Singapura atau setara Rp2,1 miliar dan Rp50 juta dalam OTT Hakim Agung Sudrajat.

Dasco menjelaskan bahwa Surpres tersebut akan lebih dulu dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR untuk dibahas pekan depan. Setelah dibawa ke Rapim, Pimpinan DPR akan memberi penugasan kepada Komisi III selaku komisi terkait.

Menteri Koordinaator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe memenunhi panggilan KPK di Jakarta.

Dalam hal ini, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata meminta Lukas Enembe untuk menghadiri undangan pemeriksaan yang disampaikan lembaga anti korupsi tersebut.

Anies dipanggil untuk dimintai keterangan oleh tim penyidik. Adapun keterangan yang diminta seputar awal mula penawaran Formula E, perencanaan, hingga keuntungan.

KPK hingga saat ini belum mengumumkan pengganti Lili lantaran mekanisme penggantian pimpinan KPK ditentukn oleh Presiden, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.