Sejumlah aspek yang menjadi teladan para filantrop, menunjukkan bagaimana lembaga filantropi unjuk transparan dalam memihaki kaum dhuafa, dan independen.
Pada pekan-pekan pertama kasus ACT menjadi banyak diperbincangkan, secara berentet terjadi pembekuan sepihak. Dimarakkan pemberitaan akan adanya 176 lembaga punya modus serupa ACT.
Forum Zakat (FOZ) menyelenggarakan high level meeting bertajuk CEO OPZ Forum 2022. Forum ini adalah wadah pimpinan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memberikan gagasan dan masukan terkait isu-isu strategis gerakan zakat dan kesejahteraan masyarakat.
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang tergabung dalam Forum Zakat (FOZ) berkomitmen menguatkan peran zakat dalam pembangunan negara pada 2023 mendatang. Komitmen itu bisa diwujudkan dengan menguatkan integritas di tengah masyarakat dan memasifkan kolaborasi.
Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi merupakan salah satu pengusaha dan miliarder asal Arab Saudi yang menguras banyak sekali hartanya untuk beramal.
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lain. Namun, regulasi memerlukan bantuan masyarakat. Di sinilah filantropi Islam mengambil bagian.
Seorang relawan harus memahami etika, kearifan lokal dan memegang prinsip kerja sebagai relawan. Hal itu perlu diterapkan agar seorang relawan tidak menjadi benalu yang mengganggu upaya penyelamatan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan dokumen pada Kementerian Sosial terkait 176 lembaga filantropi serupa Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga menyelewengkan dana publik. Berbagai lembaga terkait memberikan tanggapannya.
Filantropi turut berperan dalam menjadikan Indonesia sebagai negara paling dermawan versi Charity Aid Foundation. Sebab kepedulian Indonesia sangat terlihat.
Bambang menegaskan, saat ini menjadi momentum bagi semua pihak terkait untuk memperbaiki regulasi filantropi dan LAZ serta membuka ruang bagi partisipasi yang lebih besar.
Ketidaksiapan pemerintah terlihat tercermin dari kinerja Kementerian Sosial yang menterinya sempat terjerat korupsi. Lemahnya validitas data masyarakat rentan menjadi faktor lain.
Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Muti, memberikan saran cara mencegah kemunculan lembaga filantropi nakal. Cara itu diperlukan untuk menjaga budaya masyarakat Indonesia yang terkenal dermawan.