Fatwa Mui

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh menyebutkan, perkawinan beda agama bertolak belakang dengan sistem hukum yang ada di Indonesia.

Umat Islam harus memahami syarat akad nikah, di antaranya emas kawin atau mahar. Lalu bagaimana bila mahar tersebut dari pihak mempelai perempuan?

Wakil Ketua III Baznas Makassar ini mengungkapkan, selain berdakwah dengan menyinggung bahaya narkoba sebagai barang haram untuk di konsumsi, dia turut megimbau agar para dai juga mengingatkan betapa pentingnya pola hidup sehat.

Fraksi PPP DPR RI mengkritik keputusan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, yang mengesahkan pernikahan pasangan Islam dan Kristen. Padahal, MUI sudah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pernikahan beda agama.

Hal ini ia ungkapkan lewat cuitan akun twitter miliknya @cholilnafis. Pada unggahan tersebut ia juga memaparkan foto dirinya yang disumpah di atas Al-Qur'an.

Fatwa haram pembelian BBM bersubsidi oleh masyarakat mampu tidak perlu karena sudah ada UUD 1945 yang mengamanatkannya

MUI menerima setiap permohonan fatwa, termasuk pembelian BBM bersubsidi. Namun, hingga saat ini MUI belum menerima permohonan fatwa terkait pembelian BBM bersubsidi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman praktik dukun. Praktik tersebut bisa membawa masyarakat kepada perbuatan syirik atau menyekutukan Allah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengharamkan praktik perdukunan dengan menerbitkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan (Irafah).

Belakangan ramai menjadi perbincangan adanya minuman rasa bir yang diklaim tidak mengandung alkohol. Klaim tersebut beralasan karena bahan dasar yang digunakan tidak mengandung bahan yang haram.

Ketua panitia Milad, KH Cholil Nafis bersyukur acara milad dapat kembali digelar setelah dua tahun terhenti karena pandemi. Ia berharap agar MUI ke depan mampu menjadi tenda besar umat Islam di seluruh Indonesia untuk merajut persatuan dan kekuatan.

Dalam sisi shadiqul hukumah atau mitra pemerintah, MUI telah berkontribusi semaksimal mungkin dalam membenahi Indonesia hingga menuai apresiasi dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menjelaskan total 25 ribu produk tersebut masih dalam tahapan pendaftaran.