Fatwa Mui

Perbedaan dalam menentukan awal Syawal terjadi pada lebaran 1444 H ini. PP Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh pada Jumat (21/4/2023) sedangkan pemerintah masih menunggu

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 34 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial dan Yang Bernilai Ekonomis. Fatwa tersebut membolehkan area masjid yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.

Profesor Asrorun Ni'am Soleh menyatakan pentingnya fatwa ulama dalam kehidupan masyarakat muslim di tanah air. Menurutnya, fatwa merupakan produk hukum yang hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat atau living law.

Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin mendukung sistem digitalisasi fatwa, sehingga informasi tentang hukum Islam di seluruh dunia dapat diakses dengan mudah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh menyampaikan agar bisa diterima di masyarakat, fatwa yang ditetapkan harus dipastikan dapat terimplementasi.

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh menyebutkan, perkawinan beda agama bertolak belakang dengan sistem hukum yang ada di Indonesia.

Umat Islam harus memahami syarat akad nikah, di antaranya emas kawin atau mahar. Lalu bagaimana bila mahar tersebut dari pihak mempelai perempuan?

Wakil Ketua III Baznas Makassar ini mengungkapkan, selain berdakwah dengan menyinggung bahaya narkoba sebagai barang haram untuk di konsumsi, dia turut megimbau agar para dai juga mengingatkan betapa pentingnya pola hidup sehat.

Fraksi PPP DPR RI mengkritik keputusan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, yang mengesahkan pernikahan pasangan Islam dan Kristen. Padahal, MUI sudah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pernikahan beda agama.

Hal ini ia ungkapkan lewat cuitan akun twitter miliknya @cholilnafis. Pada unggahan tersebut ia juga memaparkan foto dirinya yang disumpah di atas Al-Qur'an.

Fatwa haram pembelian BBM bersubsidi oleh masyarakat mampu tidak perlu karena sudah ada UUD 1945 yang mengamanatkannya

MUI menerima setiap permohonan fatwa, termasuk pembelian BBM bersubsidi. Namun, hingga saat ini MUI belum menerima permohonan fatwa terkait pembelian BBM bersubsidi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman praktik dukun. Praktik tersebut bisa membawa masyarakat kepada perbuatan syirik atau menyekutukan Allah.