Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan DPR RI menggelar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dilakukan secara terbuka.
Banyak masyarakat Indonesia menggelar resepsi pernikahan dengan memasang tenda di jalan umum. Pemasangan tenda di jalan dapat terancam pidana kurungan penjara dan denda bila menyalahi perundang-undangan.
Vice President Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba mengatakan, KAI Commuter saat ini mengoperasikan sebanyak 1.081 perjalanan dengan 95 Loop mulai pukul 04.00-24.00 WIB setiap harinya.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera mengambil tindakan terhadap jaringan transaksi Aksi Cepat Tanggap (ACT). PPATK memblokir 60 rekening keuangan ACT yang tersebar di 33 layanan perbankan.
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang menggelar bahtsul masail, seputar kurban di Masjid Baiturrohim, Gabahan, Semarang Tengah, Kota Semarang, pada Sabtu, 25 Juni 2022 lalu.
Habib Abdurrahman Al-Habsyi menyampaikan inspirasi perjuangan Siti Hajar dan Nabi Ibrahim Alaihissalam dalam Milad ke 1 LANGIT7.ID agar jadi inspirasi dalam berjuang menebar kebaikan.
Sri Lanka berjuang untuk mengimpor bahkan kebutuhan pokok, di tengah kekurangan devisa karena kesalahan dalam pengurusan ekonomi dan dampak krisis Covid-19.
PPATK menduga ada dana-dana yang masuk dari masyarakat ke rekening ACT. Namun, dana tersebut tidak langsung disalurkan sebagai sumbangan melainkan untuk dikelola secara bisnis dan menghasilkan keuntungan.
Komnas Perempuan memandang penting memasukkan pengaturan TPKS ke dalam Bab XXXIV Tentang Tindak Pidana Khusus Bagian Keenam RKUHP dan menegaskannya dalam Ketentuan Peralihan RKUHP.
Meski telah ditetapkan tersangka, polisi masih melakukan pencarian. Ade berharap masyarakat yang mengetahui keberadaan AL segera melapor ke kepolisian.
Khofifah memiliki banyak pengalaman di legislatif dan eksekutif seperti saat ini menjadi Gubernur Jatim dan menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden RI Abdurrahman Wahid.
Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat menjelaskan lembaga kemanusiaan seperti ACT tidak mengatur konflik kepentingan antara keterlibatan pengelola dengan program sosialnya.
Ahli Farmasi menilai ganja medis merupakan istilah yang tidak tepat dan tidak relevan. Bahkan rentan ditunggangi kepentingan kelompok yang ingin melegalisasi ganja secara umum.
Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar menyampaikan bahwa Yayasan ACT selalu berusaha bersikap kooperatif untuk membuka transparansi pengelolaan keuangan. Namun Ibnu menyayangkan keputusan pencabutan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari ACT.
Ahli Farmasi UGM menyebut penggunaan ganja secara utuh untuk alasan apapun memiliki risiko yang besar, salah satunya ketergantungan. Maka itu, fokus penggunaan ganja harus pada komponen ganja (cannabidiol) yang tidak berefek adiktif.
PPATK memblokir 60 rekening yang dimiliki Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di 33 Bank. Merespons hal itu, Presiden ACT Ibnu Khajar menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirimkan surat audiensi kepada PPTK.