ACT menasbihkan diri sebagai lembaga kemanusiaan yang menghimpun lalu mengelola dana sosial, termasuk zakat dan wakaf. ACT berdiri pada 21 April 2005 berbentuk yayasan.
Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar, mengaku kaget izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT dicabut Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Meski begitu, dia menyebut akan tetap menyalurkan dana umat yang terlanjur diberikan para donatur.
Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar, mengklaim keputusan Menteri Sosial No.133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) tidak menyebutkan secara definitif alasan izin ACT dicabut.
Izin pengumpulan uang dan barang (PUB) ACT dicabut sesuai Permensos No 8 Tahun 2021. Padahal ada proses mulai dari teguran hingga penangguhan izin lebih dulu.
Aksi Cepat Tanggap (ACT) kaget dengan pencabutan izin pengumpulan uang dan barang (PUB). Sebab sesuai peraturan menteri sosial (permensos), ada prosesnya.
Menurut Zullies, ganja yang digunakan dalam bentuk belum murni atau bagian utuh dari ganja mengandung senyawa tetrahydrocannabinol (THC) yang bersifat psikoaktif.
Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan mengirimkan permohonan pencabutan izin pengumpulan uang dan barang PUB ke Kementerian Sosial (Kemensos) pada Kamis (7/7/2022).
ACT mengakui pemotongan sebesar 13,7 persen dari total uang donasi yang diperoleh per tahunnya digunakan untuk operasional, termasuk membayar gaji karyawan dan para petinggi.
Aksi Cepat Tanggap atau ACT mengumpulkan donasi sebesar Rp519,35 miliar pada 2020 lalu. Dari total tersebut sekitar Rp71 miliar dipakai untuk operasional.
Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT karena dugaan pengambilan donasi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan Penjabat Gubernur Aceh bukan lah perwira aktif TNI. Proses penunjukkan Pj sejauh ini sudah sesuai prosedur.
PM Inggris, Boris Johnson, menunjuk Nadhim Zahawi sebagai Menteri Keuangan. Cendekiawan muslim tersebut menggantikan jabatan yang sebelumnya diisi Rishi Sunak.
Terkait keputusan Pemerintah menetapkan hari Iedul Adha jatuh hari Ahad 10 Juli, ia memandang sebagai sebuah konsistensi atas kesepakatan perjanjian perubahan Standard Tinggi Hilal Kementerian Agama Malaysia, Indonesia, Brunai, dan Singapure (Mabims).
Ikut dalam pengecekan ini, delegasi Amirul Hajj dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Bersama Menag, mereka melihat sejumlah fasilitas di Arafah.
Pemanfaatan teknologi untuk mendukung kinerja sektor pertanian di belahan dunia menjadi salah satu butir komunike dari pertemuan para ahli di bidang agrikultura.